Mekanisme Keberatan
Pemohon informasi yang tidak puas atas layanan PPID berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, dan bila masih tidak puas, mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
⚖
A. Alasan yang Dapat Diajukan sebagai Keberatan
Sesuai Pasal 35 ayat (1) UU 14/2008, keberatan dapat diajukan apabila:
a. Permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian
b. Informasi berkala tidak disediakan
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
📋
B. Alur Pengajuan Keberatan
1
Pemohon mengajukan keberatan ⏱ Paling lambat 30 hari kerja
Dihitung sejak ditemukannya alasan keberatan. Diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya melalui formulir keberatan daring, formulir cetak di meja layanan, surel, atau surat.
Dihitung sejak ditemukannya alasan keberatan. Diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya melalui formulir keberatan daring, formulir cetak di meja layanan, surel, atau surat.
2
Pencatatan dalam Register Keberatan
Petugas Informasi mencatat keberatan dalam Buku Register Keberatan, memberikan nomor registrasi dan tanda bukti kepada Pemohon, lalu meneruskannya kepada Atasan PPID.
Petugas Informasi mencatat keberatan dalam Buku Register Keberatan, memberikan nomor registrasi dan tanda bukti kepada Pemohon, lalu meneruskannya kepada Atasan PPID.
3
Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis ⏱ Paling lambat 30 hari kerja
Dihitung sejak keberatan dicatat dalam register. Tanggapan memuat keputusan Atasan PPID beserta alasannya; bila keberatan diterima, PPID wajib melaksanakannya.
Dihitung sejak keberatan dicatat dalam register. Tanggapan memuat keputusan Atasan PPID beserta alasannya; bila keberatan diterima, PPID wajib melaksanakannya.
4
Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ⏱ Paling lambat 14 hari kerja
Bila Pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, atau tanggapan tidak diberikan dalam batas waktu, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam 14 hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktunya terlampaui.
Bila Pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, atau tanggapan tidak diberikan dalam batas waktu, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam 14 hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktunya terlampaui.
✎
C. Yang Perlu Dicantumkan dalam Keberatan
✓ Nama lengkap, alamat, dan nomor kontak Pemohon (serta surat kuasa bila diwakilkan)
✓ Nomor registrasi permohonan informasi yang dipersoalkan, bila ada
✓ Informasi yang dimohonkan dan tujuan penggunaannya
✓ Alasan keberatan (salah satu dari huruf a sampai g di atas)
✓ Kasus posisi atau uraian singkat kejadiannya
✓ Tanggal dan tanda tangan Pemohon atau kuasanya
📍 Pejabat yang Menangani Keberatan
Atasan PPID: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
PPID Pelaksana: Sekretaris Dinas Perhubungan (Yuki Subekti, ATD., M.T.)
🏠 Jalan Kesuma Bangsa No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
📞 0819-4940-0001 · ✉ dishub@kaltimprov.go.id
Tahap sengketa: Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
Diperbarui terakhir: 05 November 2026