Lompat ke konten utama
081 9494 0000 1
Portal PPID Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi — Dishub Kaltim
Ajukan Permohonan Cek Status

Tentang PPID

Profil PPID Visi & Misi PPID SK PPID Aktif Struktur PPID Maklumat Layanan

Daftar Informasi Publik

DIP A — Berkala DIP B — Setiap Saat DIP C — Serta Merta Informasi Dikecualikan

Layanan Permohonan

Form Permohonan Online Cek Status Permohonan Tata Cara & Mekanisme Unduh Formulir F1-A

SOP & Laporan

5 SOP Wajib PPID Ringkasan Layanan Informasi Laporan Tahunan PPID SKM Layanan Informasi Statistik Permohonan

Keberatan & Sengketa

Mekanisme Keberatan Form Keberatan Online Register Keberatan
⚖️

Landasan Hukum

Regulasi & Kebijakan

Kumpulan peraturan, kebijakan, dan keputusan resmi yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Semua 0 ⚖️ UU & PP 0 📜 Permen & Pergub 0 🏛️ Perda 0 📑 SK Dishub 0 📘 Perdirjen 0 📝 Rancangan dalam Proses
Menampilkan 15 dari 17 regulasi

Pergub Kaltim 9/2026

Pergub Kaltim No. 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perubahan atas Pergub Kaltim 43/2023. Bagi Dinas Perhubungan, susunan organisasinya tetap: Sekretariat, Bidang Pelayaran, Bidang Angkutan dan Sarana, Bidang Lalu Lintas dan Prasarana, dan UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional kini berada langsung di bawah Kepala Dinas. Berlaku sejak 27 April 2026.

📅 27 Apr 2026 ⬇ 33x

500.11/29774/DISHUB

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.11/29774/DISHUB tentang Mutasi Kendaraan Bermotor dari Nomor Kendaraan Luar Daerah (Non KT) menjadi Nomor Kendaraan KT (Kalimantan Timur) untuk Kendaraan Operasional Perusahaan Sektor Pertambangan dan Perkebunan yang Beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur

Surat edaran Gubernur Kalimantan Timur kepada pimpinan perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan agar memutihkan dan memindahkan registrasi kendaraan operasional bernomor luar daerah (Non KT) menjadi nomor KT melalui Samsat setempat paling lambat 3 bulan sejak edaran diterbitkan.

📅 22 Des 2025 📄 PDF · 1.5 MB ⬇ 49x
LAPOR!