Profil Instansi
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Tugas Pokok
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan
di bidang perhubungan.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- 1 Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan dan perkeretaapian
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan dan perkeretaapian
- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan
- 4 Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
Kewenangan berdasarkan Sub Urusan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penamaan tiap jenis layanan mengacu pada Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 — persyaratan, waktu, dan biaya tiap layanan dirinci di sana.
Sub Urusan 1
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi
- Penetapan & pengawasan jaringan trayek angkutan antarkabupaten/kota (AKDP)
- Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (AKDP) dan tidak dalam trayek
- Izin penyelenggaraan angkutan barang umum
- Perpanjangan Kartu Pengawasan, peremajaan kendaraan, dan izin insidentil
- Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ
- Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi (rambu, marka, APILL)
Sub Urusan 2
Pelayaran
- Perizinan berusaha kegiatan usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat
- Perizinan berusaha jasa terkait angkutan laut: bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan, tally mandiri, dan depo peti kemas
- Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas kabupaten/kota dalam provinsi
- Persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi
- Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan
- Penetapan lintas penyeberangan dan tarif penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten/kota
- Persetujuan Sistem Manajemen Usaha
Sub Urusan 3
Pengembangan dan Perkeretaapian
- Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi
- Perizinan berusaha, pembangunan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian lintas kabupaten/kota dalam provinsi
Diperbarui: 10 September 2026 ·
Sumber: Renstra Dishub Kaltim 2025–2029