Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan
Informasi Publik

Pernyataan kesanggupan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Disusun dan diumumkan sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik: ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, memuat enam ketentuan standar pelayanan, serta tersedia dalam bentuk suara, poster, dan braille.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan berkomitmen:

1

Memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan dengan cara sederhana, dengan biaya sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3.2/58/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.
2

Menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4

Mengumumkan informasi publik secara berkala serta menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
5

Memberikan pelayanan informasi publik kepada seluruh pemohon tanpa membeda-bedakan (non-diskriminatif).
6

Menjamin penggunaan seluruh informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7

Menerima dan menindaklanjuti setiap keberatan serta sengketa informasi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Apabila kami tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Samarinda, 06 Mei 2026

a.n. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Selaku Atasan PPID

Yuki Subekti, ATD., M.T

Sekretaris / Atasan PPID

NIP. 196906211993011002

Maklumat dalam Bentuk Suara, Poster, dan Braille

Agar dapat diakses penyandang disabilitas (Pasal 48 ayat (4) dan (5) Perki 1/2021)

Versi Suara

Dibacakan oleh peramban Anda

Tekan Dengarkan untuk memutar seluruh isi maklumat.

Versi Poster

Dipajang di papan pengumuman

Poster A4 berisi 7 komitmen, pernyataan sanksi, ringkasan standar pelayanan, dan kode QR ke halaman ini. Bisa dicetak sendiri.

Versi Braille

Unduh naskah braille (.txt)

Braille Indonesia tingkat 1 dalam huruf Unicode: terbaca pembaca layar dan dapat diimpor perangkat lunak pencetak timbul (embosser). Naskah cetak timbulnya disediakan di ruang pelayanan.

Diumumkan melalui

Papan pengumuman. Poster maklumat dipasang di ruang pelayanan informasi dan meja resepsionis kantor Dinas.
Laman resmi. Halaman ini (dishub.kaltimprov.go.id/ppid/maklumat), lengkap dengan versi suara dan braille.
Media sosial. Unggahan maklumat di akun Instagram resmi @dishub_kaltim.
Aplikasi / layar tayangan. Tayangan layar TV ruang pelayanan dan menu Portal PPID.

Dokumen Maklumat Resmi (Bertanda Tangan)

Unduh / Buka Dokumen

Jika dokumen tidak tampil, klik tombol “Unduh / Buka Dokumen” untuk membukanya di Google Drive.

Ajukan Permohonan

Mohon informasi publik secara online

SOP & Waktu Layanan

Maksimal 10 + 7 hari kerja

Ajukan Keberatan

Bila permohonan tidak terpenuhi

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Cara PPID mengukur dan menindaklanjuti mutu layanan informasi publik

Permohonan Masuk

permohonan

Sudah Dipenuhi

permohonan

5,3

Rata-rata Penyelesaian

hari kerja

100%

Tepat Waktu

dari yang dipenuhi

Capaian tahun 2026, dihitung langsung dari data permohonan yang tercatat pada buku register permohonan informasi publik. Batas waktu pemenuhan menurut Pasal 22 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008 adalah 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Keberatan yang diterima tahun ini: 0.

Mekanisme Evaluasi

Pemantauan ketepatan waktu. Setiap permohonan yang masuk dicatat beserta batas waktunya, dan lama pemenuhannya dihitung dalam hari kerja sehingga keterlambatan langsung terlihat oleh petugas dan atasan PPID.
Survei kepuasan masyarakat. Pemohon informasi publik diberi kesempatan menyampaikan penilaian atas layanan yang diterimanya, dan hasilnya menjadi bahan perbaikan layanan.
Penanganan keberatan dan pengaduan. Setiap keberatan atas layanan informasi serta pengaduan layanan ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi mutu layanan.
Rapat evaluasi PPID. PPID Pelaksana bersama Atasan PPID mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala, termasuk kecukupan sarana, petugas, dan kemutakhiran Daftar Informasi Publik.
Laporan layanan informasi publik. Hasil evaluasi dirangkum dalam laporan layanan akses informasi publik yang diumumkan kepada masyarakat.

Tindak lanjut hasil evaluasi. Temuan evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan prosedur, penambahan atau pemutakhiran informasi yang diumumkan, serta peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi. Masyarakat yang menilai layanan tidak sesuai maklumat ini dapat menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID melalui mekanisme keberatan.

Standar Pelayanan Informasi Publik

Enam ketentuan standar pelayanan yang wajib dimuat maklumat menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1

Dasar Hukum

Tercantum lengkap sebagai bagian pertama Maklumat Pelayanan Informasi Publik di atas: 9 peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Lihat Dasar Hukum
2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

Pemohon mengajukan permohonan melalui formulir daring, meja layanan PPID, pos-el, atau WhatsApp. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan mencatatnya dalam buku register, PPID menelusuri informasi ke unit pengolah, kemudian hasilnya disampaikan kepada pemohon. Apabila permohonan tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
Lihat SOP & Alur Layanan
3

Jangka Waktu Penyelesaian

Permohonan informasi dipenuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai pemberitahuan tertulis. Keberatan kepada Atasan PPID ditanggapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register.
Formulir Pemberitahuan Perpanjangan
4

Biaya / Tarif

Mengikuti Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3.2/58/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik. Layanan di ruang informasi dan salinan elektronik tidak dipungut biaya; salinan cetak dan pengiriman dibayar pemohon langsung kepada penyedia jasa, dan Dinas tidak menerima pembayaran apa pun.
Lihat Standar Biaya Salinan
5

Jaminan Pelayanan

PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menjamin pelayanan informasi diberikan secara cepat, tepat waktu, sederhana, dan tanpa membeda-bedakan pemohon, sesuai maklumat ini. Apabila maklumat ini tidak ditepati, PPID siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Kinerja layanan informasi dilaporkan secara terbuka melalui Ringkasan Layanan Akses Informasi Publik yang memuat jumlah permohonan, waktu pemenuhan, jumlah yang dikabulkan, serta alasan penolakan. Buku register permohonan dan register keberatan juga dapat diperiksa masyarakat sebagai bahan penilaian atas kinerja layanan.
Lihat Ringkasan Layanan Informasi