Informasi yang Dikecualikan — PPID Dishub Kaltim

Portal PPID › Daftar Informasi Publik › Informasi Dikecualikan

🔒

Daftar Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan dilakukan melalui Uji Konsekuensi oleh PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

🗂️

Kelompok Informasi

📑

Jenis Informasi

📁

Dokumen Resmi

📅

2019

Tahun Penetapan

📁 Dokumen Resmi

Dokumen penetapan dan uji konsekuensi yang dapat diunduh langsung.

⚖️

SK Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor 02 Tahun 2019

Surat Penetapan PPID Dishub Kaltim atas klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Unduh PDF

📋

Lembar Pengujian Konsekuensi

Nomor 02/UJPPID-KT/VII/2019

Daftar rinci informasi dikecualikan beserta dasar hukum, pertimbangan, dan jangka waktu pengecualian.

Unduh PDF

✍️

Berita Acara Uji Konsekuensi

Nomor 02/UJPPID-KT/VII/2019

Berita acara hasil uji konsekuensi yang ditandatangani PPID dan Sekretaris Dinas.

Unduh PDF

📋 Rincian Informasi yang Dikecualikan

Hasil Uji Konsekuensi memuat informasi berikut beserta dasar hukum, alasan pengecualian, dan jangka waktu berlakunya.

A Rekomendasi Perizinan

Dokumen permohonan rekomendasi perizinan, antara lain: Rekomendasi Izin Trayek Operasi; Rekomendasi Crossing/Izin Perlintasan; Kartu Pengawasan; Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kota/Kabupaten dalam provinsi; Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; Izin Usaha Bongkar Muat Barang; Izin Usaha Perairan/Pelabuhan; Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan terkait Angkutan Laut; Izin Usaha Tally Mandiri; Izin Usaha Depo Peti Kemas; Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan; Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai Danau; Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota; Izin Pengoperasian Angkutan Sungai Danau Penumpang Kapal/speedboat; Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau; Rekomendasi Izin SIUPAL Kantor Cabang; serta Advis Terminal Khusus.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

🛡️ Alasan Pengecualian

Dokumen permohonan masih dalam proses perizinan sehingga belum dapat dibuka untuk umum; informasi menjadi terbuka setelah izin selesai diterbitkan.

⏳ Jangka Waktu

Rekomendasi dapat dibuka jika izin telah selesai dikeluarkan.

B Kepegawaian

Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil check up kesehatan pegawai/pejabat, hasil evaluasi kapabilitas/intelektual/kompetensi, rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS, izin perkawinan/perceraian, serta riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

🛡️ Alasan Pengecualian

Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai.

⏳ Jangka Waktu

Dapat dibuka apabila pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau dalam rangka pengungkapan jabatan publik.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; Perka BKN No. 1 Tahun 2013; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

🛡️ Alasan Pengecualian

Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

⏳ Jangka Waktu

Dapat dibuka apabila pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau dalam rangka pengungkapan jabatan publik.

C Hukum

Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, dan kasus hukum yang masih dalam proses.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU No. 12 Tahun 1992.

🛡️ Alasan Pengecualian

Apabila dibuka dapat menghambat penegakan hukum.

⏳ Jangka Waktu

Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

D Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 7 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

🛡️ Alasan Pengecualian

Apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

⏳ Jangka Waktu

Sampai dengan selesainya proses pengadaan.

Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa, termasuk sanggah banding.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 7 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

🛡️ Alasan Pengecualian

Apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

⏳ Jangka Waktu

Sampai dengan selesainya proses pengadaan.

E Teknologi Informasi

Sistem Management Database.

⚖️ Dasar Hukum

Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

🛡️ Alasan Pengecualian

Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak lain.

⏳ Jangka Waktu

Terbatas.

ℹ️

Catatan: Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas. Informasi yang dikecualikan dapat dibuka apabila pertimbangan yang mendasarinya telah berakhir, atau berdasarkan putusan Komisi Informasi/pengadilan. Pemohon yang keberatan atas penolakan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme keberatan PPID.

Pembaruan terakhir: 16 Juli 2026 • ← Kembali ke DIP