1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI yang dimohonkan.
2. Memiliki NPWP.
3. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta notaris.
4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, atau SRUT (untuk kendaraan baru) bukti lulus uji dan foto kendaraan.
5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/bengkel kendaraan bermotor.
6. Pertimbangan teknis/advis teknis kesesuaian perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan dari Dinas Perhubungan
7. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan.
8. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum.
9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek.
10. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).
11. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik.
12. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
13. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek dan izin operasi.

1. Badan Hukum mengajukan Permohonan dilakukan melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS);
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan di Aplikasi OSS yang diajukan oleh permohonan dari Badan Hukum.
   2. Apabila persyaratan lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei terhadap keberadaan pool kendaraan, bengkel, kantor, dan unit kendaraan), jika tidak Pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
   3. Membuat surat rekomendasi ke DPMPTSP Prov. Kaltim untuk penerbitan Sertifikat Standar izin penyelenggaraan angkutan orang.
   4. Pemohon dari badan hukum dapat mengunduh izin penyelenggaraan angkutan orang di Aplikasi OSS.

Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Sertifikat Standar yang telah terverifikasi).

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI yang dimohonkan.
2. Memiliki NPWP.
3. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta notaris.
4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, atau SRUT (untuk kendaraan baru) bukti lulus uji dan foto kendaraan.
5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/bengkel kendaraan bermotor.
6. Pertimbangan teknis/advis teknis kesesuaian perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan dari Dinas Perhubungan
7. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan.
8. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum.
9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek.
10. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).
11. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.

1. Badan Hukum mengajukan Permohonan dilakukan melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS).
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan di Aplikasi OSS yang diajukan oleh permohonan dari Badan Hukum.
   2. Apabila persyaratan lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei terhadap keberadaan pool kendaraan, bengkel, kantor, dan unit kendaraan), jika tidak Pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
   3. Membuat surat rekomendasi teknis ke DPMPTSP Prov. Kaltim untuk penerbitan Sertifikat Standar izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
   4. Pemohon dari badan hukum dapat mengunduh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek di Aplikasi OSS.

Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Sertifikat Standar yang telah terverifikasi).

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi SK Pelaksanaan Izin.
3. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi STUK/KIR (yang masih berlaku).
5. Kartu Pengawasan (KP) asli.
6. Sertifikat Buku Uji/KIR

1. Badan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Hukum.
   2. Apabila dokumen lengkap, maka KP dapat diproses, jika tidak maka pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
   3. Menyampaikan Kartu Pengawasan (KP) kepada Badan Hukum.

1. Dokumen Kartu Pengawasan.
2. Rekapitulasi Daftar Kepemilikan Kartu Pengawasan (KP).

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi SK Pelaksanaan Izin.
3. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi STUK (yang masih berlaku).
5. Kartu Pengawasan (KP) asli.
6. Sertifikat Buku Uji/KIR
7. Foto Unit kendaran (tiga sisi)

1. Badan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Hukum.
   2. Apabila dokumen lengkap, maka peremajaan dapat diproses lanjut dengan membuat Telaah Staf, dan Pemeriksaan Teknis Laik Jalan Kendaraan. Pertimbangan Teknis dipakai untuk persetujuan/tidak disetujuinya penambahan/peremajaan kendaraan. Jika tidak lengkap, maka Badan Hukum akan dihubungi untuk melengkapi.
   3. Menyampaikan SK Izin Peremajaan/Penggantian dan Penambahan Kendaraan kepada Badan Hukum, dan kendaraan dapat beroperasi.

1. Dokumen SK Izin Peremajaan/Penggantian dan Penambahan Kendaraan.
2. Rekapitulasi Daftar Peremajaan Kendaraan.

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
3. Fotokopi STUK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi Kartu Pengawasan (KP).
5. Sertifikat Buku Uji/KIR

1. Badan Usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Usaha.
   2. Apabila dokumen lengkap, maka Izin Insidentil dapat diproses, jika tidak maka Badan Usaha akan dihubungi untuk melengkapi.
   3. Menyampaikan Surat Izin Insidentil kepada Badan Usaha.

1. Dokumen Surat Izin Insidentil.
2. Rekapitulasi Data Izin Insidentil.

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang di dalamnya terdapat kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermeterai 6.000.
2. Identitas pemohon/penanggung jawab: a. WNI: fotokopi KTP. b. WNA: fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), atau visa/pasport
3. Jika dikuasakan, perlu surat kuasa di atas meterai 6.000. dan KTP orang yang diberi kuasa.
4. 1. Jika Badan Hukum/Badan Usaha: a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan (kantor pusat dan kantor cabang). b. Fotokopi SK Pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh:
   2. Kemenkumham, jika PT dan yayasan.
   3. Kementerian, jika koperasi.
   4. Pengadilan Negeri, jika CV. c. Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan
5. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Sertifikat dari Konsultan/Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Andalalin yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan.
7. Surat penunjukkan tugas dari perusahaan konsultan kepada perwakilan yang namanya tertera pada sertifikat konsultan Andalalin.
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi andalalin.
9. Profile pemohon dan konsultan.
10. Bukti kepemilikan/penguasaan lahan
11. Bukti kesesuaian tata ruang/ijin pemanfaatan ruang
12. Gambar tata letak bangunan (site plan)
13. Foto kondisi lokasi pembangunan baru

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dan lampirannya.
   2. Kabid memberikan disposisi kepada Pelaksana bidang Lalu Lintas Jalan untuk disampaikan kepada Tim Evalusi Dokumen Andalalin.
3. Tim Pelaksanan Dokumen Andalalin
   1. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis.
   2. Melakukan sidang/rapat menilai dokumen andalalin.
   3. Membuat BA hasil rapat/sidang Andalalin/rekomendasi teknis.
   4. Melakukan tinjauan lapangan.
   5. Membuat BA hasil tinjauan lapangan
4. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ
   1. Tim Evalusi melalui Kabid LLAJ menyampaikan hasil penilaian dan dan konsep SK Persetujuan dokumen hasil andalalin kepada Kepala Dinas.
   2. Kepala Dinas menerbitkankan SK Persetujuan dokumen andalalin.

Dokumen persetujuan ANDALALIN