SOP Pelayanan
Informasi Publik
Setiap layanan PPID Dishub Kaltim dijalankan berdasarkan prosedur baku yang terukur dan akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh kepastian alur, waktu, dan biaya layanan.
Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik
8 Standar Operasional Prosedur
Klik tiap SOP untuk melihat tahapan alurnya
SOP 1
Maks. 10 + 7 hari kerja
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Prosedur menerima, memverifikasi, dan memenuhi permohonan informasi yang diajukan masyarakat, baik secara daring maupun langsung.
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Prosedur menerima, memverifikasi, dan memenuhi permohonan informasi yang diajukan masyarakat, baik secara daring maupun langsung.
Tahapan Alur
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi (daring atau di meja layanan) dengan melampirkan identitas diri.
Petugas mencatat permohonan ke dalam register dan menerbitkan tanda bukti/nomor registrasi.
PPID memeriksa ketersediaan informasi serta status klasifikasinya (terbuka atau dikecualikan).
Informasi disampaikan paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
SOP 2
Pemutakhiran berkala
SOP Penyusunan & Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
Prosedur menghimpun, mengklasifikasikan, menetapkan, dan memperbarui informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
SOP Penyusunan & Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
Prosedur menghimpun, mengklasifikasikan, menetapkan, dan memperbarui informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Tahapan Alur
PPID Pembantu di setiap bidang mengidentifikasi dan menghimpun informasi yang dikuasai unit kerjanya.
Informasi diklasifikasikan ke dalam kategori berkala, setiap saat, serta merta, atau dikecualikan.
PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dan disahkan oleh Atasan PPID.
DIP dipublikasikan di portal serta dimutakhirkan secara berkala mengikuti perkembangan informasi.
SOP 3
Tertata & mudah ditemukan
SOP Pendokumentasian Informasi Publik
Prosedur menghimpun, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengamankan dokumen informasi publik dari setiap unit kerja agar mudah ditemukan saat dibutuhkan.
SOP Pendokumentasian Informasi Publik
Prosedur menghimpun, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengamankan dokumen informasi publik dari setiap unit kerja agar mudah ditemukan saat dibutuhkan.
Tahapan Alur
Unit kerja menyerahkan informasi dan dokumen hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretariat PPID untuk didokumentasikan.
Sekretariat PPID mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan informasi yang diterima, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.
Informasi diklasifikasikan sesuai jenis dan sifatnya (terbuka atau dikecualikan) dengan berpedoman pada Daftar Informasi Publik.
Informasi didokumentasikan dan disimpan pada sarana penyimpanan fisik/elektronik, diberi penomoran/penandaan, dan dicatat dalam daftar arsip.
Informasi yang dikecualikan diamankan, sedangkan informasi terbuka dijaga kemudahan temu-kembalinya untuk mendukung pelayanan permohonan.
Daftar arsip dimutakhirkan secara berkala dan menjadi bahan penetapan/pembaruan Daftar Informasi Publik.
SOP 4
Berkala maks. 6 bulan
SOP Pengumuman Informasi Publik
Prosedur mengumumkan informasi berkala dan serta merta melalui situs resmi, papan pengumuman, dan media sosial, termasuk batas waktu pemutakhirannya.
SOP Pengumuman Informasi Publik
Prosedur mengumumkan informasi berkala dan serta merta melalui situs resmi, papan pengumuman, dan media sosial, termasuk batas waktu pemutakhirannya.
Tahapan Alur
Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta dihimpun dan diidentifikasi dari masing-masing unit kerja.
Usulan informasi diverifikasi untuk memastikan tidak termasuk informasi yang dikecualikan; bila berpotensi dikecualikan, diteruskan ke Uji Konsekuensi dan tidak diumumkan sebelum uji selesai.
Format, bahasa yang mudah dipahami, dan kanal pengumuman ditetapkan (situs resmi, papan pengumuman, media sosial/media massa).
Pengumuman diunggah dan ditempelkan pada kanal resmi serta dipastikan dapat diakses masyarakat.
Pemenuhan kewajiban pengumuman dipantau dan disahkan.
Informasi berkala dimutakhirkan paling lambat setiap 6 (enam) bulan dan informasi serta merta tanpa penundaan, lalu bukti pengumumannya diarsipkan.
SOP 5
Berbasis konsekuensi
SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Prosedur menguji konsekuensi sebelum suatu informasi dinyatakan dikecualikan (rahasia), agar pengecualian dilakukan secara ketat dan terbatas.
SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Prosedur menguji konsekuensi sebelum suatu informasi dinyatakan dikecualikan (rahasia), agar pengecualian dilakukan secara ketat dan terbatas.
Tahapan Alur
PPID mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
Dilakukan uji konsekuensi: menimbang dampak yang timbul bila informasi dibuka kepada publik.
Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam pertimbangan tertulis dan ditetapkan oleh PPID.
Informasi yang dikecualikan dicatat lengkap dengan jangka waktu pengecualiannya.
SOP 6
Maks. 30 hari kerja
SOP Penanganan Keberatan atas Informasi Publik
Prosedur menangani keberatan pemohon, misalnya ketika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi sesuai ketentuan.
SOP Penanganan Keberatan atas Informasi Publik
Prosedur menangani keberatan pemohon, misalnya ketika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi sesuai ketentuan.
Tahapan Alur
Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak alasan keberatan timbul.
Keberatan dicatat dalam register keberatan dan diterbitkan tanda terima.
Atasan PPID memeriksa keberatan dan memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan dicatat.
Hasil tanggapan disampaikan kepada pemohon disertai pertimbangan dan dasar hukumnya.
SOP 7
Perki 1/2021 Ps. 47–48
SOP Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Prosedur menyusun, menetapkan, mengumumkan, dan mengevaluasi maklumat pelayanan — pernyataan kesanggupan PPID melayani sesuai standar — termasuk bentuk suara, poster, dan braille bagi penyandang disabilitas.
SOP Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Prosedur menyusun, menetapkan, mengumumkan, dan mengevaluasi maklumat pelayanan — pernyataan kesanggupan PPID melayani sesuai standar — termasuk bentuk suara, poster, dan braille bagi penyandang disabilitas.
Tahapan Alur
Sekretariat PPID menghimpun bahan (standar layanan, hasil evaluasi, masukan pengguna) dan menyusun rancangan maklumat berisi komitmen, pernyataan sanksi, serta enam ketentuan standar pelayanan.
PPID Pelaksana menelaah kelengkapan rancangan; yang belum memenuhi dikembalikan untuk diperbaiki.
Kepala Dinas menetapkan maklumat dengan Keputusan Kepala Dinas bertanda tangan elektronik.
Maklumat diumumkan di laman resmi, media sosial, papan pengumuman, dan layar ruang pelayanan, dilengkapi versi suara, poster, dan naskah braille.
Pelaksanaannya dipantau lewat register, survei kepuasan, dan pengaduan, lalu dievaluasi paling sedikit setahun sekali; bukti pengumuman dan evaluasi diarsipkan.
SOP 8
Melalui Komisi Informasi
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Prosedur lanjutan apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan keberatan, dengan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Prosedur lanjutan apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan keberatan, dengan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
Tahapan Alur
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak tanggapan keberatan diterima.
PPID menyiapkan dokumen, kronologi, dan bukti pendukung yang diperlukan.
Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan/atau ajudikasi di Komisi Informasi.
PPID menindaklanjuti putusan Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dasar Hukum
Landasan penyelenggaraan layanan informasi publik
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pergub Kaltim No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov Kaltim
Siap mengajukan permohonan informasi?
Ikuti SOP di atas. Tim PPID Dishub Kaltim siap melayani sesuai prosedur yang berlaku.