Landasan Hukum
Rancangan dalam Proses Pembuatan
Daftar rancangan peraturan, keputusan, dan kebijakan yang sedang disusun Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur beserta tahap pembentukannya. Produk hukum yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada daftar regulasi.
Dasar Kewajiban Pengumuman
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik menyediakan seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya — termasuk rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan beserta tahap perumusannya. Masyarakat berhak mengetahui dan memberikan masukan atas rancangan tersebut.
Tidak ada rancangan pada saringan ini
Saat ini tidak ada rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
← Lihat regulasi yang sudah ditetapkanCatatan. Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah mengikuti program pembentukan produk hukum daerah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD, sehingga daftar di atas dapat berubah mengikuti perubahan program tersebut. Naskah dan berkas tahapan (naskah akademik, hasil harmonisasi, hasil fasilitasi, risalah rapat) dihimpun pada JDIH Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Keputusan Kepala Dinas yang bersifat internal dicantumkan setelah penomoran usulan diterbitkan.
Masukan atas rancangan dapat disampaikan melalui layanan informasi PPID atau kanal kontak resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.