Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur membahas persiapan pengelolaan Pelabuhan Laut Maloy serta Dermaga Tambat Sungai Kunjang dan Sungai Lais dalam rapat yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan, Rabu (7/10/2026). Pembahasan mencakup proses hibah, kejelasan status aset, kesiapan pengelola, pembiayaan, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan permohonan hibah Pelabuhan Maloy kepada Kementerian Perhubungan dan masih menunggu tindak lanjut resmi. Sambil menunggu proses tersebut, perangkat daerah terkait perlu menyiapkan kelengkapan administrasi serta melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik aset.

Kepastian legalitas menjadi salah satu perhatian dalam rapat. Biro Hukum mengusulkan audit legalitas terhadap aset Pelabuhan Maloy, sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menekankan kelengkapan dokumen fisik dan administrasi. Inspektorat Daerah turut mengingatkan pentingnya ketertiban pencatatan barang milik daerah.

Pembahasan kesiapan aset, kelembagaan, dan pembiayaan pengelolaan Pelabuhan Maloy.

Rapat juga membahas alternatif pengelolaan melalui unit pelaksana teknis daerah, Perseroda MBS, atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pilihan tersebut masih memerlukan pendalaman mengenai pembagian peran, mekanisme pemanfaatan aset, pembiayaan operasional, serta kesiapan organisasi dan sumber daya manusia.

PT MBS menyampaikan telah menyiapkan rencana bisnis awal serta melakukan persiapan organisasi dan tenaga teknis. Untuk memperjelas kesiapan operasional, PT MBS perlu menilai secara menyeluruh aspek legalitas, perizinan, sumber daya manusia, prosedur kerja, anggaran, dan sistem pengelolaan. Persiapan ini diperlukan agar tidak terjadi jeda pengelolaan setelah aset diterima.

Dari sisi pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah akan memetakan potensi PAD setelah proses hibah difinalisasi. Rencana pengelolaan Pelabuhan Maloy juga perlu diselaraskan dengan rencana induk Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan dokumen perencanaan kepelabuhanan, termasuk kebutuhan fasilitas penunjang serta peluang pengguna jasa.

Peserta menyimak paparan rencana pengelolaan Pelabuhan Maloy dan dermaga tambat.

Untuk Dermaga Tambat Sungai Kunjang dan Sungai Lais, rapat membahas kesiapan lokasi dalam dokumen perencanaan, rekomendasi teknis, dokumen lingkungan, dan penetapan operator. Pembangunan dermaga tambat mengalami penundaan, dengan alokasi anggaran direncanakan kembali pada 2027.

Tindak lanjut rapat mencakup perolehan daftar persyaratan hibah dari Kementerian Perhubungan, inventarisasi dan penelusuran dokumen aset, penilaian kesiapan PT MBS, serta penyusunan alternatif kelembagaan dan skema pengelolaan Pelabuhan Maloy untuk jangka pendek maupun jangka panjang.