Samarinda – Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (1/10/2026). Rapat itu membahas pemanfaatan badan usaha milik daerah (BUMD) dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur berbasis Program Asta Cita. Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ikut hadir dalam rapat tersebut.

Pemangku kepentingan dilibatkan

RDP ini mempertemukan DPRD dengan BUMD dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi pendapatan daerah. Peserta dari berbagai instansi mengikuti jalannya rapat di ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Suasana ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan peserta dari berbagai instansi dan awak media yang mengikuti jalannya RDP.

PAD merupakan sumber penerimaan yang dikelola pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, DPRD mengundang BUMD dan pemangku kepentingan agar potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Peserta menyimak pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Kaitan dengan sektor perhubungan

Sektor perhubungan menyentuh banyak layanan daerah, seperti angkutan jalan, terminal, dan pelayaran. Kehadiran Dishub Kaltim dalam rapat ini menjadi bagian dari koordinasi dengan lembaga legislatif dalam membahas pengelolaan potensi pendapatan daerah.

Pimpinan rapat memandu jalannya Rapat Dengar Pendapat Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dishub Kaltim berkomitmen mendukung upaya peningkatan PAD sesuai tugas dan kewenangannya, serta menindaklanjuti hasil pembahasan bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.