Lompat ke konten utama
081 9494 0000 1
Portal PPID Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi — Dishub Kaltim
Ajukan Permohonan Cek Status

Tentang PPID

Profil PPID Visi & Misi PPID SK PPID Aktif Struktur PPID Maklumat Layanan

Daftar Informasi Publik

DIP A — Berkala DIP B — Setiap Saat DIP C — Serta Merta Informasi Dikecualikan

Layanan Permohonan

Form Permohonan Online Cek Status Permohonan Tata Cara & Mekanisme Unduh Formulir F1-A

SOP & Laporan

5 SOP Wajib PPID Ringkasan Layanan Informasi Laporan Tahunan PPID SKM Layanan Informasi Statistik Permohonan

Keberatan & Sengketa

Mekanisme Keberatan Form Keberatan Online Register Keberatan
Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kutai Barat Dalam Rangka Konsultasi Terkait Pengelolaan Pelabuhan Jelmuq Kabupaten Kutai Barat
berita 12 Februari 2021 Dishub Kaltim 7.270x dibaca

Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kutai Barat Dalam Rangka Konsultasi Terkait Pengelolaan Pelabuhan Jelmuq Kabupaten Kutai Barat

SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim menerima kunjungan Kerja anggota DPRD Kutai Barat dalam rangka Konsultasi terkait pengelolaan Pelabuhan Jelmuq Kabupaten Kutai Barat. Rapat ini dipimpin lan...

SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim menerima kunjungan Kerja anggota DPRD Kutai Barat dalam rangka Konsultasi terkait pengelolaan Pelabuhan Jelmuq Kabupaten Kutai Barat.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (A.F.F Sembiring) didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kab Kutai Barat,  Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, para Kepala Bidang dan Staf Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Dalam kunjungan kali ini, rombongan anggota DPRD Kutai Barat dipimpin langsung oleh ketua DPRD dan Ketua Pansus mengutarakan rencana penyusunan Perda Retribusi terkait Aset Pelabuhan Jelmuq yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat.

A.F. F. Sembiring menyampaikan pada prinsipnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim menyambut baik usulan Perda Retribusi Jasa Usaha Lainnya yang sedang disusun oleh DPRD kab. Kutai Barat. "Selama itu memberikan dampak positif terlebih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kutai Barat, tentunya kami sangat mendukung" ujar beliau.

Seyogyanya DPRD Kab. Kutai Barat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dapat bekerjasama dalam pengelolaan dermaga Jelmuq dengan melibatkan BUP atau BUMD dalam pengelolaanya. (LS)

Kembali ke daftar berita
LAPOR!