SAMARINDA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi khususnya angkutan umum, penumpang dan barang serta keselamatan lalu lintas jalan, maka Pemprov. Kaltim melalui Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan seminar sehari Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Prov. Kaltim Tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Harris Samarinda, Rabu (14/10/2020).

Forum LLAJ dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim A.F.F. Sembiring, S.IP dan dalam sambutannya beliau menekankan peran pentingnya transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Kalimantan Timur dan menekankan penegakan hukum Over Dimension Over Loading (ODOL), dalam forum ini dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, Polda Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Dinas PUPR & Pera Prov. Kaltim, Dinkes Prov. Kaltim, Diknas Prov. Kaltim, Disperindagkop Prov. Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XII, OTBAN, Dishub. Kab/Kota, BPTD XVII Kaltimtara, Polres se-Kaltim, Dinas PUPR & Pera Kab./Kota, Bappeda Kab./Kota, Disnav, BMKG, KSOP, INFA, ALFI, Forum LLAJ Kab/Kota, Organda, PT. Jasa Raharja, Gapasdap, LP2K, IMI,  perusahaan aplikasi dan pengusaha angkutan umum.

Penanganan dan peningkatan pelayanan lalu lintas & angkutan jalan di wilayah Kalimantan Timur, penegakan hukum ODOL serta penerapan protokol kesehatan bagi angkutan umum/penumpang/barang di masa pandemi covid-19 menjadi bahasan utama dalam Forum LLAJ, dalam kegiatan forum ini diisi oleh 6 nara sumber yaitu Kadishub. Prov. Kaltim (A.F.F. Sembiring, S.IP), Kasubdit. Angkutan Orang Antar Kota Ditjendat. Kemenhub. RI (Handa Lesmana, ATD, MT), Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim (Robertho Pardede, SIK, MIK), Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan (Ir. Junaidi, MT), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Prov. Kaltim (dr. Ivan Hariyadi) dan Pemerhati Transportasi (Ir. H. Salman Lumoindong, MM).

Beberapa point penting dari hasil diskusi dan koordinasi dalam Forum LLAJ adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum khususnya Over Dimension Over Loading (ODOL);
2. Pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan bagi angkutan umum/penumpang/barang;
3. Pembenahan pelayanan angkutan umum/penumpang/barang;
4. Sinergitas tupoksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Advokasi dan sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
6. Dilaksanakannya problem maping untuk mengatasi masalah yang ada demi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kesehatan dan kenyamanan masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi.

(Cezz-LLAJ-Forum-14/10/2020)