PPID
DINAS PERHUBUNGAN
Provinsi Kalimantan Timur
Pernyataan Kesanggupan Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Dengan ini PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan berkomitmen:
- 1Memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan dengan cara sederhana, dengan biaya sesuai SK Kadis 000.8.3.2/58/2026.
- 2Menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4Mengumumkan informasi publik secara berkala serta menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- 5Memberikan pelayanan informasi publik kepada seluruh pemohon tanpa membeda-bedakan (non-diskriminatif).
- 6Menjamin penggunaan seluruh informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7Menerima dan menindaklanjuti setiap keberatan serta sengketa informasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Apabila kami tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
| Ketentuan Standar Pelayanan (Pasal 47 ayat (2) Perki 1/2021) |
| 1. Dasar Hukum | 9 peraturan, mulai UU 14/2008 & UU 25/2009 |
| 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan | Formulir daring, meja layanan, pos-el, WhatsApp → register → jawaban |
| 3. Jangka Waktu Penyelesaian | 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja |
| 4. Biaya / Tarif | Gratis; cetak & kirim dibayar langsung ke penyedia jasa (SK Kadis 000.8.3.2/58/2026) |
| 5. Jaminan Pelayanan | Cepat, tepat waktu, sederhana, tanpa membeda-bedakan |
| 6. Evaluasi Kinerja Pelayanan | Laporan layanan terbuka & register dapat diperiksa masyarakat |
Uraian lengkap, versi suara & braille:dishub.kaltimprov.go.id/ppid/maklumat
Tidak sesuai maklumat? Sampaikan keberatan kepada Atasan PPID atau pengaduan ke meja layanan / WhatsApp resmi Dinas.
Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur · Dasar: Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik