Slider
Custom Adv 1

Balikpapan – Dalam rangka penanganan longsor di Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Kaltim bersama Dinas Perhubungan Prov. Kaltim & stake holder pusat, provinsi dan kota, pada Jumat (16/3/2018) bertempat di Ruang Rapat Kantor Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kariangau Jl. Sultan Hasanudin Kariangau Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi membahas hal tersebut.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim, M. Sa'bani dan dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPDB Prov. Kaltim, Frederik Bid beserta jajarannya, Kepala UPTD Wilayah Selatan Dinas PU dan PERA Prov. Kaltim, Deny Wardana, Kepala Bidang Prasarana BAPPEDA Prov. Kaltim, Yusliando, Tim Dishub Prov. Kaltim, Kepala Seksi Transportasi ASDP BPTD XVII Kaltimtara, Wulang, Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPDB Balikpapan, Syuhada, Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kelurahan Kariangau.

Sejak bulan Oktober 2017 telah terjadi 3 (tiga) kali longsor pada punggung bukit di jalan masuk pelabuhan, dimana terdapat deretan bangunan kios pujasera di bawahnya. Longsoran terakhir terjadi pada tgl 27 Februari 2018 dan telah meratakan 4 unit kios.

Setelah observasi dilakukan langsung ke titik-titik lokasi, kesimpulan yang dihasilkan oleh stake holder adalah sebagai berikut :
1. Seluruh peserta rapat sepakat untuk penanganan longsor secepatnya dilakukan guna menghindari kerusakan yang lebih parah (siaga darurat / tanggap darurat bencana).
2. Kronologis kejadian yang menjadi pertimbangan adalah sejak terjadinya longsor pada tanggal 3 Oktober 2017, 12 Desember 2017 dan 27 Februari 2018.
3. Penanganan siaga bencana ini diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Prov. Kaltim TA. 2018 (sesuai Pergub Nomor 17 Tahun 2010) mengingat kriteria yang meliputi aspek teknis, psikis / sosial dan politis, yaitu peran vitalnya sebagai jalur transportasi penumpang, distribusi logistik di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
4. Untuk memenuhi ketentuan administrasi penggunaan BTT, sesuai Pergub di atas, Walikota Balikpapan mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana yang didasarkan pada Berita Acara kesimpulan rapat dan dokumen pendukung lain yg terkait.
5. Setelah mendapatkan surat pernyataan siaga darurat / tanggap darurat bencana dari Walikota Balikpapan, BPBD Prov. Kaltim membuat telaahan staf kepada Gubernur yang akan ditindaklanjuti setelahnya oleh Biro Hukum, BPKAD dan BAPPEDA Prov. Kaltim guna memproses penggunaan BTT.

(raj-cruise 19/3/2018)


Samarinda – Salah satu proses dalam pengurusan izin operasi ASK adalah pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang akan dioperasikan secara resmi sebagai ASK, dan dalam pelaksanaannya dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Untuk itu pada Kamis (8/3/2018) dilakukan kegiatan pengecekan fisik dan verifikasi terhadap sejumlah unit kendaraan di halaman kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda.

Pelaksanaan pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengambilan foto kendaraan, pengambilan foto pengemudi, pemeriksaan terhadap spesifikasi kendaraan dan kelengkapan kendaraan seperti SIM serta STNK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan terhadap 39 unit kendaraan yang direncanakan untuk melayani wilayah Kota Samarinda.

Hasil pelaksanaan cek fisik dan verifikasi yang telah dilakukan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar dalam mengeluarkan surat rekomendasi uji keur, perubahan sifat kendaraan dan data QnR Code pada stiker serta untuk kelengkapan administrasi perizinan operasi ASK.
(Cezz-LLAJ-ASK-8/3/2018)


SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Cq. Bidang Pelayaran sedang gencar melakukan evaluasi perusahaan pemilik izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan diantaranya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Evaluasi Izin Usaha ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2017 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban perusahaan pemilik izin usaha yang sudah tidak lagi aktif melakukan kegiatan usahanya. Mengingat kapasitas atau volume arus barang dan jumlah perusahaan harus seimbang, maka perlu dilakukan evaluasi oleh Pemberi Izin Usaha yang dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai instansi teknis, sehingga diharapkan tidak ada lagi perusahaan - perusahaan yang sudah tidak ada kegiatan namun masih terdaftar.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhungan RI Nomor PM.152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal serta PM. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bahwa pemilik izin usaha wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha. Pemilik izin usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatas dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Plh. Kepala Bidang Pelayaran Ahmad Maslihuddin, ST, M.Si dan kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran Hj. Ainah beserta staf melakukan evaluasi izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan, Selasa (27/02) di wilayah Samarinda. Tinjau lapangan dalam rangka evaluasi ini dilakukan secara random dan masih di agendakan hingga akhir Bulan Maret 2018.

(Ls-Pelayaran)


SAMARINDA – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : SK.569/AJ.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

 

Penertiban Simpatik tahap III ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dishub. Prov. Kaltim, Polres Samarinda dan Dishub. Kota Samarinda, dimana lokasi penertiban di area parkiran kantor UPT Bahasa Universitas Mulawarman Jl. Pulau Flores No. 01 Samarinda. Dalam operasi/penertiban ketiga ini dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kabid. LLAJ Dishub. Prov. Kaltim, Selasa (20/2/2018).

 

Pelaksanaan Penertiban Simpatik ini sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya tim terpadu selain menertibkan ASK/Taksi Online yang belum mempunyai izin juga melakukan sosialisasi seperti pemasangan stiker ASK, keur/uji berkala, SIM A Umum, STNK, Kartu Pengawasan (KP) ASK, kendaraan harus didaftarkan/bergabung dengan badan usaha dalam bentuk koperasi (sektor usaha Transportasi) atau perusahaan (kode KBLI 7710) dan prosedur pengurusan SIM A Umum serta keur/uji berkala.

 

Masukan kepada pengemudi ASK/Taksi Online yang disampaikan oleh H. Mahmud Samsul Hadi adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.

 

Dalam penertiban ini terjaring 12 (dua belas) kendaraan (Go-Car dan Grab-Car) yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan seperti tidak terpasangnya stiker ASK, belum melakukan keur, pengemudi tidak menggunakan SIM A Umum, tidak dilengkapi KP ASK dan kendaraan belum didaftarkan/bergabung dengan badan usaha. Kendaraan dan pengemudi yang melanggar ketentuan diberikan teguran tertulis dan diberikan sosialisasi terkait ketentuan PM 108 Tahun 2017 serta tata cara berlalu lintas di jalan.

(Cezz-LLAJ-SimpatikIII-20/2/2018)


Samarinda – Dalam rangka dimulainya pengoperasian Angkutan Sewa Khusus (ASK)/Taksi Online secara resmi di Kalimantan Timur, maka bersamaan dengan kegiatan Kaltim Summit III, dilaksanakan penempelan sticker secara simbolis pada kendaraan ASK yang telah resmi beroperasi.

Acara seremonial ini dilaksanakan pada Kamis (15/2/2018) di lokasi parkir pintu masuk Conventional Hall Samarinda dan dihadiri oleh Pjs. Walikota Samarinda, Pjs. Sekda Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Dishub Kota Samarinda, BPTD XVII Kaltimtara, Organda, PT. Jasa Raharja, perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat, media massa, ADO Kaltim dan PT. Bumi Jasa Utama.

Pemasangan secara simbolis sticker tersebut dilakukan oleh Gubernur Kaltim, H. Awang Faroek Ishak bersama Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong kepada 5 (lima) unit kendaraan roda empat milik PT. Bumi Jasa Utama yang beroperasi di wilayah Kota Balikpapan, dimana sebelumnya perusahaan tersebut telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Go-Car.

Provinsi Kaltim sendiri merupakan provinsi keempat di Indonesia yang sudah mengoperasikan secara resmi ASK/taksi online sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam acara launching ini Gubernur menyampaikan beberapa hal yaitu agar kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam kondisi yang prima serta agar pengemudi memperhatikan kualitas pelayanan terhadap penumpang. Diharapkan dengan launchingnya pengoperasian ASK/taksi online secara resmi ini akan berdampak positif, dimana akan menyusul kendaraan lain yang telah memenuhi izin sebagai angkutan online sampai kebutuhan kuota terpenuhi, serta tidak ada lagi gesekan antara angkutan konvensional dengan angkutan online, sehingga akan tercipta kondisi yang aman, selamat, tertib dan nyaman khususnya di wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya.
(Cezz-LLAJ-19/2/2018)


Samarinda – Dalam rangka menyamakan persepsi dan penanganan permasalahan terkait PKB di dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hasil pelaksanaan PKB di Kalimantan Timur, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan PKB se-Kalimantan Timur.

Rapat koordinasi dan konsolidasi dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda pada Rabu (7/2/2018) dimana pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kabid LLAJ Dishub. Prov. Kaltim, H. Mahmud Samsul Hadi dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan PKB yang profesional akan mendukung tercapainya salah satu pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011 – 2035 yaitu safer vehicle / kendaraan yang berkeselamatan, yang diharapkan akan terciptanya kondisi zero accident khususnya di Kalimantan Timur.” Demikian disampaikan Mahmud saat memimpin rakor tersebut.

Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat kondisi di beberapa daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur masih minim terkait sarana, prasarana dan SDM PKB, sehingga dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
1. Pembenahan dan peningkatan peralatan dan SDM.
2. Numpang Uji sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku :
a. Frekuensi : 2 kali uji (dikembalikan ke daerah asal/mutasi)
b. Mekanisme : bisa melalui media sosial dalam bentuk file pdf untuk
rekomendasi surat asli dan hasil uji dikirim ke daerah asal
3. Kalibrasi alat uji dilakukan oleh BPTD XVII Kaltimtara.
4. Dimensi kendaraan tidak sesuai data Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) akan ditolak tanpa ada toleransi.
5. Uji lokasi bisa dilaksanakan namun harus menggunakan alat uji (mobile).
6. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) perlu diaktifkan kembali.
7. Pelaksanaan PKB tetap sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dishub Prov. Kaltim akan memfasilitasi peningkatan SDM Diklat PKB di daerah Kabupaten / Kota
9. Akan dilakukan evaluasi per 6 (enam) bulan sekali.
(Cezz-LLAJ-8/2/2018)


Samarinda – Dalam rangka turut serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor transportasi darat khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) BPSDM Kemenhub RI pada Rabu (07/2/2018) mengadakan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur terkait Pola Pembibitan.

Bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Diknas Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim, BPKAD Setda. Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kaltim, BKD Kabupaten / Kota se-Kaltim serta Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim dan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong dengan nara sumber Ketua STTD, Suharto.

STTD sendiri merupakan perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan RI yang didirikan guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi Darat. Beberapa program studi diklat di STTD yang diselenggarakan bersifat vokasi (60 % praktek dan 40 % teori) adalah D-III LLAJ, D-III KA, D-IIILLASDP, D-II PKB dan D-IV Transportasi Darat.

Pada tahun 2018 Sistem Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) dilaksanakan dengan program studi diklat yang salah satunya melalui jalur pola pembibitan. dimana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS di daerah setelah lulus mengikuti tes yang dilaksanakan oleh BKN (TKD, TPA, Kesamaptaan, Kesehatan, Psikotest, Wawancara) dan akan dikirim untuk mengikuti pendidikan di STTD yang nantinya setelah lulus di STTD akan ditugaskan kembali ke masing – masing daerah.

Dalam sosialisasi ini Suharto menekankan beberapa hal, diantaranya yaitu agar Pemerintah Daerah segera mengajukan permohonan kerjasama dengan STTD terkait pola pembibitan, karena hal ini berpengaruh terhadap jumlah formasi ASN untuk daerah khususnya di Kalimantan Timur. Persetujuan pola pembibitan STTD pada tahun 2018 sudah disetujui oleh Kementerian PAN RB sejumlah 1.000 orang untuk formasi ASN seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi mengenai pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Kepelautan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bekerjasama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, dimana tujuan diadakannya diklat pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membuka peluang masyarakat Kaltim dari seluruh pelosok Kabupaten / Kota untuk dapat dididik dan dilatih sehingga memiliki kompetensi dasar minimal untuk dapat bekerja di kapal. Pelatihan sendiri diberikan secara GRATIS kepada 200 calon peserta didik untuk Kalimantan Timur, dan sertifikat yang nantinya dapat dimiliki dengan mengikuti diklat ini adalah Basic Safety Training, Security Awareness Training, dan Advance Fire Fighting.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan wujud hadirnya Pemerintah dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan implementasi kepedulian pemerintah Kalimantan Timur dalam mendidik calon-calon pelaut di Kalimantan Timur sebagaimana misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Kaltim yang berkualitas.
(Cezz & Ls-Diklat-7/2/18)


Samarinda – Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bersama tim kembali turun ke lapangan untuk melakukan operasi penertiban terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) / taksi online tahap II, Senin (05/2/2018). Kali ini tim terpadu yang terdiri dari petugas Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polres Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan penertiban di area Mall Lembuswana Samarinda. Dalam operasi / penertiban kedua ini dipimpin langsung oleh Kabid LLAJ Dishub Prov. Kaltim, H. Mahmud Samsul Hadi dan Kasat Lantas Polres Samarinda, Boney Wahyu Wicaksono.

Operasi / Penertiban Simpatik ini sangat penting dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek serta menindaklanjuti Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No : SK.569/AJ.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus. Tim selain menertibkan ASK / taksi online yang belum mempunyai izin juga melakukan sosialisasi seperti pemasangan stiker ASK, keur / uji berkala, SIM A Umum, STNK, Kartu Pengawasan (KP) ASK, kendaraan harus didaftarkan / bergabung dengan badan usaha dalam bentuk koperasi (sektor usaha transportasi) atau perusahaan (kode KBLI 7710) dan prosedur pengurusan SIM A Umum serta keur/uji berkala.

Dalam Penertiban Simpatik tersebut terjaring 10 (sepuluh) kendaraan (Go-Car dan Grab-Car) yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan seperti tidak terpasangnya stiker ASK, belum melakukan keur, pengemudi tidak menggunakan SIM A Umum, tidak dilengkapi KP ASK dan kendaraan belum didaftarkan / bergabung dengan badan usaha. Kendaraan dan pengemudi yang melanggar ketentuan diberikan teguran tertulis dan diberikan sosialisasi terkait ketentuan PM 108 Tahun 2017 serta tata cara berlalu lintas di jalan.

Masukan kepada pengemudi ASK / taksi online yang disampaikan oleh H. Mahmud Samsul Hadi adalah agar para pengemudi ASK / taksi online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK / taksi online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras / narkoba.
(Cezz-LLAJ-SimpatikII-5/2/2018)


Samarinda – Organisasi Transportasi (Orgatrans) Samarinda kembali menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda pada Senin (05/2/2018). Dalam kesempatan ini perwakilan pengunjuk rasa menuntut beberapa hal seperti penutupan aplikasi online ASK yang belum berizin dan menuntut agar instansi terkait melakukan operasi / penertiban bagi ASK yang belum berizin.

Dalam unjuk rasa kali ini beberapa instansi yang melakukan dialog dengan para pengunjuk rasa adalah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polres Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Satpol PP Prov. Kaltim, dan Diskominfo Prov. Kaltim.

Poin penting dari hasil dialog antara instansi terkait dengan para pengunjuk rasa adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan operasi / penertiban simpatik ASK / taksi online selama 1 (satu) bulan selama 01 – 28 Februari 2018.
2. Menerapkan langkah penertiban yaitu sanksi administrasi, penilangan dan tidak direkomendasikannya izin operasi ASK / taksi online.
3. Angkutan umum lainnya tetap mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku (memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan)
4. Hasil komunikasi dengan pengurus Asosiasi Driver Online mereka siap tidak beroperasi sebelum memiliki izin.
5. Tetap menjaga kondusifitas Kota Samarinda.
(Cezz-LLAJ-2/02/2018)


Samarinda – Langkah awal dalam penegakan hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu, yaitu dengan dimulainya Penertiban Simpatik pada Kamis (01/2/2018) di area Big Mall Samarinda. Penertiban ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan terhadap ASK/Taksi Online yang beroperasi tanpa perizinan. Tim Terpadu sendiri terdiri dari personil Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polres Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Penertiban ini sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya Tim Terpadu selain menertibkan ASK/Taksi Online juga melakukan sosialisasi terkait ketentuan yang diatur dalam PM 108 Tahun 2017 seperti pemasangan stiker ASK, keur/uji berkala, SIM A Umum, STNK, Kartu Pengawasan (KP) ASK dan kendaraan yang harus didaftarkan/bergabung dengan badan usaha dalam bentuk koperasi (sektor usaha transportasi) atau perusahaan (kode KBLI 7710).

Dalam penertiban ini terjaring 7 (tujuh) kendaraan (Go-Car dan Grab-Car) yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan seperti tidak dipasangnya stiker ASK, belum melakukan keur, pengemudi tidak menggunakan SIM A Umum, tidak dilengkapi KP ASK dan kendaraan belum didaftarkan/bergabung dengan badan usaha. Kendaraan dan pengemudi yang melanggar ketentuan diberikan teguran tertulis pertama dan diberikan sosialisasi terkait ketentuan PM 108 Tahun 2017 serta tata cara berlalu lintas di jalan.

Beberapa masukan kepada pengemudi ASK/Taksi Online yang disampaikan oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kabid. LLAJ Dishub Prov. Kaltim adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.
(Cezz-LLAJ-Simpatik-2/2/2018)


Page 3 of 12

E-Aplikasi

 
 
 

Total Visitor

Today 48

Yesterday 230

Week 513

Month 4822

All 154568

Currently are 112 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Perakiraan Cuaca

Samarinda Indonesia Thunderstorms, 29 °C
Current Conditions
Sunrise: 5:52 am   |   Sunset: 5:59 pm
70%     9.7 km/h     1010.000 in
Forecast
Wed Low: 22 °C High: 30 °C
Thu Low: 23 °C High: 31 °C
Fri Low: 23 °C High: 28 °C
Sat Low: 23 °C High: 29 °C
Sun Low: 23 °C High: 30 °C
Mon Low: 23 °C High: 29 °C
Tue Low: 23 °C High: 28 °C
Wed Low: 24 °C High: 27 °C
Thu Low: 23 °C High: 27 °C
Fri Low: 23 °C High: 26 °C

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



JADWAL SHOLAT

Pesan Masyarakat

...