Slider
Custom Adv 1
Hendrayana

Hendrayana

SAMARINDA – Pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) kembali dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan di Terminal Tipe B Sungai Kunjang dan Terminal Tipe B Lempake, dimana personil tim ramp check gabungan dari Dishub. Prov. Kaltim, BPTD Wilayah XVII Kaltimtara, Polsek Samarinda Seberang dan Dishub. Kota Samarinda, Jum’at (28/12/2018).

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung angkutan Natal tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 untuk meningkatkan dan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu dari tanggal           26 - 28 Desember 2018.

 

Dalam pelaksanaan ramp check dilakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum sejumlah 27 unit bus AKAP, dimana telah dilakukan pengecekan berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan kendaraan. Hasil dari pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe A Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

- 24 unit bus : laik jalan

-   3 unit bus : laik jalan dengan perbaikan kecil/sekunder

 

Endang Suherlan, Kasi. Lalu Lintas Jalan Dishub. Prov. Kaltim selaku Ketua Tim Gabungan menyampaikan masukan kepada pengemudi angkutan umum agar para pengemudi dapat tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan yang terpenting para supir dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba serta mematuhi peraturan yang terkait dengan berlalu lintas di jalan.

(Cezz-LLAJ-RampCheck-28/12/2018)


SAMARINDA – Ramp check kendaraan angkutan umum AKDP kembali dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan di Terminal Tipe B Sungai Kunjang, dan lokasi pelaksanaan di Terminal Tipe B Lempake dengan personil tim ramp check gabungan dari Dishub. Prov. Kaltim dan Dishub. Kota Samarinda, dimana hal ini dalam rangka mendukung angkutan Natal tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 untuk meningkatkan dan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal      19 - 21 Desember 2018, Jum’at (21/12/2018).

 

Dalam pelaksanaan ramp check dilakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum sejumlah 14 unit bus AKDP, dimana telah dilakukan pengecekan berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan kendaraan. Hasil dari pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe B Lempake adalah sebagai berikut :

- 13 unit bus : laik jalan

-   1 unit bus : tidak laik jalan (tidak boleh diberangkatkan)

 

Tim gabungan menyampaikan masukan kepada pengemudi angkutan umum agar para pengemudi dapat tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan yang terpenting para supir dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba serta mematuhi peraturan yang terkait dengan berlalu lintas di jalan.

 

Untuk selanjutnya rencana pelaksanaan ramp check akan dilaksanakan di lokasi Terminal Tipe A Samarinda Seberang untuk memeriksa kendaraan angkutan umum AKAP, dan pelaksanaan ini direncanakan akan menambah personil dari BPTD XVII Kaltimtara.

(Cezz-LLAJ-RampCheck-21/12/2018)


Samarinda – Untuk meningkatkan dan mewujudkan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya angkutan umum dalam rangka persiapan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ramp Check) terhadap angkutan umum di lokasi Terminal Sungai Kunjang selama 3 hari yang telah dimulai sejak tanggal 12 - 14 Desember 2018.

Dalam pelaksanaan ramp check dilakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum sejumlah 21 unit Bus AKDP, dimana telah dilakukan pengecekan berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan kendaraan. Hasil dari pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe B Sungai Kunjang terdapat 3 unit bus AKDP yang tidak boleh diberangkatkan karena tidak laik jalan.

Pelaksanaan ramp check sampai saat ini, Kamis (20/12/2018) masih terus berjalan, di lokasi Terminal Tipe B Lempake dan diteruskan di lokasi Terminal Tipe A Samarinda Seberang dengan menambah personil dari BPTD XVII Kaltimtara.

Tim gabungan menyampaikan masukan kepada pengemudi angkutan umum agar para pengemudi dapat tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan yang terpenting para supir dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba serta mematuhi peraturan yang terkait dengan berlalu lintas di jalan, sehingga diharapkan akan terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan.
(Cezz-LLAJ-RampCheck-20/12/2018)


Samarinda – Dalam rangka pembinaan terhadap operator angkutan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengguna angkutan umum khususnya Bus AKDP dan Travel di Kalimantan Timur, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah melaksanakan Identifikasi dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Angkutan Umum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara menilai, mengidentifikasi dan mengevaluasi perusahaan dari beberapa aspek yaitu :
1. Administrasi (izin usaha angkutan, izin trayek / operasi angkutan)
2. Prasarana (kondisi kantor, pool kendaraan dan bengkel)
3. Sumber Daya Manusia (bagian administrasi, teknik, operasional, awak kendaraan, sistem rekrutmen pegawai dan awak kendaraan)
4. Keselamatan (pelatihan manajemen perusahaan, pelatihan pengemudi, kejadian dan penanganan kecelakaan lalulintas)
Kegiatan identifikasi dan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan November 2018 dan berlokasi di 10 (sepuluh) tempat / pool yaitu Damri, Jahe Raya, Arafat Jaya, Cendana, Bone Indah Jaya, Kalung Mas, Sun Jaya, Meranti Etam, Pontiac Prima dan Kangaroo. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk manajemen, kondisi perusahaan dan operasional telah memenuhi syarat terhadap ketentuan yang berlaku.

Tim identifikasi dan evaluasi menyampaikan masukan kepada operator angkutan umum agar dapat menjaga perusahaan untuk tetap dalam kondisi yang baik, khususnya untuk pengemudi dan bagian bengkel / perbaikan agar dapat bekerja dengan maksimal dan selalu mentaati ketentuan / peraturan yang berlaku, sehingga dapat tetap menjamin terselenggaranya angkutan umum yang aman, selamat, tertib dan lancar.

(Cezz-LLAJ-Pool-11/12/2018)


Samarinda – Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya angkutan umum serta dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011 – 2035 yang ditindaklanjuti dengan Decade Of Action For Road Safety 2018 – 2020, hal tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang secara rutin melaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ramp check) terhadap angkutan umum di Kota Samarinda di 3 (tiga) lokasi yaitu Terminal Sungai Kunjang, Terminal Lempake dan Terminal Samarinda Seberang.

Ramp check dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di 3 (tiga) lokasi pada tanggal 2 – 4 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, BPTD XVII Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengecekan kendaraan angkutan umum berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan kendaraan, dimana hasil pelaksanaan rampcheck akan diserahkan kepada masing-masing Kepala Terminal untuk dapat ditindaklanjuti dan sebagai bahan perbaikan serta evaluasi selanjutnya.

Berikut hasil pelaksanaan pemeriksaan ramp check kendaraan angkutan umum di 3 (tiga) lokasi dengan jumlah 19 unit kendaraan angkutan umum :
a. Terminal Sungai Kunjang (7 kendaraan angkutan umum) :
- 4 unit Bus : laik jalan
- 2 unit Mobil Penumpang Umum (MPU) : laik jalan

b. Terminal Lempake (6 kendaraan angkutan umum) :
- 4 unit Bus : laik jalan
- 1 unit Bus : laik jalan dengan catatan (kaca retak)
- 1 unit Mobil Penumpang Umum (MPU) : laik jalan dengan catatan (handrem kurang berfungsi)

c. Terminal Samarinda Seberang (6 kendaraan angkutan umum) :
- 4 unit Bus : laik jalan
- 2 unit Bus : tidak lain jalan (disarankan segera memperbaiki sistem transmisi dan sistem pembuangan bahan bakar)

 

Tim gabungan menyampaikan masukan kepada pengemudi angkutan umum agar para pengemudi dapat tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan yang terpenting para supir dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba serta mematuhi peraturan yang terkait dengan berlalu lintas di jalan, sehingga diharapkan akan terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
(Cezz-LLAJ-RampCheck-4/10/2018)


Samarinda – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum perizinan angkutan umum di Kota Samarinda, maka dilaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi Operasi Penegakan Hukum di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda pada Kamis (16/8/2018).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang LLAJ, H. Mahmud Samsul Hadi, serta dihadiri oleh Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Polresta Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sendiri pada tahun 2018 telah melaksanakan 4 (empat) kali operasi penegakan hokum / razia terkait penyelenggaraan ASK / Taksi Online di Kota Samarinda yaitu di lokasi Bigmall, Lembuswana Mall dan pada UPT Bahasa Unmul, dimana hal ini dimaksudkan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Evaluasi dan koordinasi ini menjadi pertemuan yang sangat penting mengingat terdapat beberapa point penting sebagai berikut :
1. Tim Gabungan terdiri dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Polresta Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
2. Pembagian kerja sesuai kewenangan dan pentahapan pelaksanaan penegakan hukum.
3. Penegakan hukum akan dilaksanakan menyeluruh terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) / Taksi Online dan Angkutan Kota (Angkot) di Kota Samarinda.
4. Pelaksanaan penegakan hukum terkait Angkutan Kota (Angkot) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
5. Dalam waktu dekat untuk pelaksanaan penegakan hukum direncanakan pada bulan Agustus 2018.
(Cezz-LLAJ/ASK-16/8/2018)


Samarinda – Tingginya tingkat kecelakaan di jalan merupakan salah satu faktor yang paling banyak disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), sehingga dalam rangka mengurangi angka kecelakaan ini dibutuhkan pengemudi yang mempunyai kompetensi yang memadai yaitu pengetahuan yang luas, keterampilan mengemudi yang handal serta memiliki perilaku yang baik saat mengemudi kendaraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, tahun ini Dinas Perhubungan Prov. Kaltim kembali melaksanakan kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan yang dilaksanakan dalam rangka upaya Pemprov Kaltim, melalui Dinas Perhubungan Prov. Kaltim untuk menempatkan profesi “Awak Kendaraan Angkutan Umum (Abdi Yasa)” sejajar dengan profesi lainnya melalui pemberian penghargaan kepada para awak kendaraan angkutan umum yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum yang optimal di jalan.

Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kab./Kota, Provinsi, sampai dengan tingkat Nasional, dimana untuk hasil dari tingkat Provinsi akan dipilih sebanyak 2 (dua) orang peserta terbaik untuk diikutsertakan dalam pemilihan Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI.

Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Prov. Kaltim dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda pada Selasa (31/07/2018), dimana acara dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan diikuti oleh 22 orang pengemudi perwakilan dari 6 Kab./Kota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kukar dan Kutim) yang telah diseleksi sebelumnya oleh Dinas Perhubungan Kab./Kota.

Kegiatan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis dari Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim kepada peserta pemilihan Abdi Yasa Teladan dan Peserta Terbaik kesatu dan kedua yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Abdi Yasa tingkat Nasional.

Setiap perwakilan pengemudi dari tiap Kab./Kota mengikuti pengarahan dan pemberian materi dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Dirlantas Polda Kaltim, BPTD XVII Kemenhub, BNN Prov. Kaltim, Politeknik Negeri Samarinda, BPSDM Prov. Kaltim dan PT. Jasa Raharja Samarinda.

Materi yang disampaikan pada tahun ini adalah terkait keselamatan transportasi jalan, UU 22 Tahun 2009, tata cara berlalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas, pelayanan angkutan umum, teknik dan laik jalan kendaraan bermotor, mental idiologi dan psikologi, asuransi, serta dampak pengaruh narkoba bagi kesehatan pengemudi angkutan umum.

Dengan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan akan berdampak positif khususnya bagi awak kendaraan umum untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, pelayanan dan disiplin yang benar dalam berlalu lintas di jalan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna angkutan umum.

(Cezz-LLAJ-AbdiYasa-31/7/2018)


Samarinda – Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan Selasa kemarin, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bersama unsur terkait mulai melakukan Penegakan Hukum (Gakum) terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kota Samarinda, Kamis (19/07/2018).

Penegakan hukum ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, dimana Tim Terpadu terdiri dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Satpol PP Prov. Kaltim dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kegiatan Gakum ASK tersebut dilakukan di Jl. Untung Suropati, tepatnya di depan Bigmal Samarinda, yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap 12 unit kendaraan yang terdiri dari 11 unit Go-Car dan 1 unit Grab-Car. Hasil yang diperoleh yaitu :
1. ASK resmi : 3 kendaraan
2. ASK tidak resmi : 9 kendaraan

Dari 3 kendaraan ASK yang resmi terdapat 1 kendaraan yang tidak memasang stiker resmi dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, sehingga dilakukan teguran secara lisan.

Dari 9 kendaraan ASK yang tidak resmi didapatkan rincian pelanggaran sebagai berikut :
- Tilang STNK dan Ijin Operasi : 1 kendaraan
- Tilang SIM dan Ijin Operasi : 5 kendaraan
- Kendaraan melarikan diri/kabur : 3 kendaraan

Penegakan hukum ini kembali dilakukan oleh Tim Terpadu untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu hasil pemantauan di lapangan ditemukan bahwa pihak manajemen Go-Car maupun Grab-Car masih merekrut driver baru, hal ini terbukti dengan terjaringnya beberapa orang driver yang mengaku masih baru tergabung sebagai driver online.

Masukan dan arahan H. Mahmud Samsul Hadi kepada driver ASK/Taksi Online adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.
(Cezz-LLAJ-GakumIV-20/7/2018)


Samarinda – Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penegakan hukum terhadap ASK/taksi online berupa razia terpadu yang rencana dilaksanakan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, sehingga dalam rangka persiapan penegakan hukum Permenhub RI No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan rapat lanjutan terkait rencana penegakan hukum terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK)/Taksi Online yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Selasa (17/07/2018).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan dihadiri oleh Ditlantas Polda Kaltim, Polres Samarinda, Polres Balikpapan, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara, Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Angkasa Pura I Sepinggan Balikpapan.

Dalam rapat koordinasi ini dihasilkan beberapa poin penting sebagai berikut :
1. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan razia terpadu terhadap ASK/taksi online yang tidak resmi
2. Anggota Tim Terpadu berasal dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Polres, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara dan Dinas Perhubungan Kab./Kota
3. Rencana pelaksanaan Penertiban Simpatik tahap awal akan dilakukan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan
4. Akan dilakukan tindakan terhadap kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan dengan tilang dari pihak Kepolisian dan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan
(Cezz-LLAJ/17/72018)


Samarinda - Kementerian Perhubungan melalui Distrik Navigasi Kelas I Samarinda mengadakan sosialisasi Kepmenhub No. KP 722 tahun 2018 tentang penetapan alur, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di Pelabuhan Samarinda pada Rabu (11/07/2018) di Ball Room Lantai XVII Hotel Aston Samarinda.

Sebagai nara sumber yaitu Direktur Kenavigasian Dirjen Hubla, Sugeng dan Kepala Vessel Traffic Services (VTS) Disnav Kelas I Samarinda, Arif Wahyudi, serta Kepala Seksi Keselamatan KSOP Kelas II Samarinda, Capt. Masri Randabunga, dimana turut menghadiri sosialisasi tersebut Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayaran, Prakosa Priambodo beserta Kepala Seksi dan Staf Bidang Pelayaran.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan peta laut indonesia edisi terbaru nomor 158, 159, kedalaman minimal yang ditetapkan untuk alur pelayaran Pelabuhan Samarinda adalah 4,4 meter dengan panjang alur pelayaran 51,458 nautucal miles (NM) atau 95,3 km, dengan rata – rata pasang surut 1,6 meter.

Disosialisasikan juga mengenai tata cara berlalu lintas yang diatur dalam KP.722 tahun 2018 yang meliputi pemanduan, komunikasi / monitoring alur dengan VTS yang berfungsi seperti VTS (Vessel Traffic Service) di penerbangan, juga mengatur tata cara / proses kapal masuk / keluar (colreg 72), larangan (UKC 10% dari draft, kapal ikan untuk menangkap ikan di alur pelayaran), dimana ketentuan lebih lanjut terkait SOP pelaksanaannya oleh Kepala KSOP Pelabuhan Kelas II Samarinda. Pengawasan terhadap penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh Disnav sebagai pengawas sarana bantu navigasi pelayaran / SBNP dan pengukuran kedalaman alur pelayaran. KSOP sebagai pihak pengawas keamanan dan keselamatan pelayaran serta pemeliharaan alur-pelayaran.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semua stake holder pelayaran, khususnya di alur pelayaran pelabuhan Samarinda dapat terkoordinasi sehingga seluruh kegiatan pelayaran dapat terlaksana dengan aman.
(Wyn-Pel-Sos-11/07/2018)


Page 1 of 9

E-Aplikasi

 
 
 

Total Visitor

Today 138

Yesterday 148

Week 401

Month 3241

All 187391

Currently are 64 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



JADWAL SHOLAT

Pesan Masyarakat

...