Slider

Berita 198

Children categories

BERITA

BERITA 5

Kepala Bidang Pelayaran :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayaran dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  8. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayaran di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

View items...
Written by February 01 2018 0

Samarinda – Dalam rangka pelaksanaan Penertiban Simpatik ASK/Taksi Online pada bulan Februari ini, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Rabu (31/1/2018) melaksanakan dengar pendapat (audensi) dengan perwakilan Organisasi Transportasi (Orgatrans) Samarinda.

Seperti diketahui bahwa rencana penertiban simpatik ASK/Taksi Online ini merupakan salah satu tindak lanjut dari penegakan hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dimana pada rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada Selasa (30/1/2018) terkait penertiban simpatik telah dihasilkan beberapa point penting di dalam rencana pelaksanaannya. yaitu :
1. Penertiban simpatik dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan kemudian dilanjutkan dengan penegakan hukum berupa tilang oleh Petugas Kepolisian.
2. Anggota Tim Terpadu berasal dari Dishub. Prov. Kaltim, Denpom TNI, Polda Kaltim, Diskominfo Prov. Kaltim, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara, Polres Samarinda, Polres Balikpapan, Dishub. Kab./Kota dan Satpol PP Kab./Kota.
3. Rencana pelaksanaan Penertiban Simpatik akan dilakukan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
4. Pada tahap awal akan dilakukan sosialisasi berupa pemasangan spanduk himbauan kepada ASK/Taksi Online untuk memenuhi kewajiban perizinan sebagai badan hukum penyelenggara angkutan umum.
5. Tahapan kegiatan penertiban simpatik adalah dengan melakukan teguran tertulis dan tilang, dengan ketentuan apabila pada periode waktu 1 (satu) bulan tersebut kedapatan kendaraan yang telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan untuk ke 3 (tiga) kalinya akan dikenakan tilang oleh petugas Polri.

Audiensi dengan Orgatrans Samarinda yang merupakan organisasi / perkumpulan supir angkutan kota di wilayah Kota Samarinda ini menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam pertemuan tersebut untuk menjelaskan kepada perwakilan Orgatrans akan rencana pelaksanaan Penertiban Simpatik ASK / Taksi Online di wilayah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Pelaksanaan audiensi dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ.

Dalam pelaksanaan audiensi, pihak perwakilan Orgatrans sangat mendukung dengan rencana dilakukannya penertiban simpatik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan menyarankan agar secepatnya dilakukan penegakan hukum berupa tilang bagi kendaraan yang belum mempunyai izin resmi serta meminta agar pihak Pemerintah / Instansi terkait juga lebih tegas dalam menindak atau menutup terhadap aplikasi online dan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat (angkutan online) yang belum mempunyai izin resmi.
(Cezz-LLAJ-31/01/2018)

Written by February 01 2018 0

Samarinda – Dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan yang merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tentu berkewajiban untuk menyediakan fasilitas perlengkapan keselamatan LLAJ dan fasilitas pendukungnya.

Beberapa perlengkapan keamanan dan ketertiban yang akan dipasang yaitu CCTV dan rambu lalu lintas jalan, dimana untuk keefektifan dan efisiensi dari pemasangannya diperlukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Untuk itu pada Selasa (30/1/2018) diadakan rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bersama Kepolisian Polda Kaltim dan BPTD XVII Kaltimtara yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dengan dipimpin oleh Kabid LLAJ, Mahmud Samsul Hadi.

Point penting yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yaitu :
1. Pelaksanaan survei lokasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018.
2. Anggota tim survei terdiri dari Dishub. Prov. Kaltim, Polda. Kaltim, Polres, BPTD XVII Kaltimtara dan Balai Monitoring Wilayah Kaltim Kominfo.
3. Rencana pelaksanaan survei akan dilakukan di beberapa ruas jalan yaitu Samarinda – Balikpapan, Samarinda – Bontang, Samarinda – Tenggarong dan PPU – Pasir.
4. Lokasi / titik yang diprioritaskan untuk dipasang fasilitas perlengkapan keselamatan LLAJ adalah daerah rawan kecelakaan dan rawan keamanan.
(Cezz-LLAJ-30/1/2018)

Written by February 01 2018 0

Samarinda - NAKHODA dari Asosiasi Perusahaan Bongkat Muat Indonesia (APBMI) Kaltim periode 2018-2023 telah terpilih, yaitu H.Tekka Singko sebagai ketua baru setelah berhasil mengumpulkan 21 suara dari 33 pemilih dari perwakilan 10 Kab/Kota yg diumumkan oleh steering commite.

Acara Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah APBMI tersebut dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/1/2018). Kegiatan lima tahunan ini bertema Menyatukan Langkah dan Kebersamaan Dalam Asosiasi Guna Meningkatkan Profesionalisme, Fungsi, Peran Serta Perusahaan Bongkar Muat Dalam Suksesnya Pembangunan Nasional.

Momen spesial ini dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APBMI, Muhammad Fuadi dan Sekjen, Sahat Simatupang. Selain itu hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yg diwakili oleh H. Murjani dan perwakilan dari Polda Kaltim serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.

Dalam Sambutannya, H. Murjani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang berupaya penuh dalam mendukung program Tol Laut yang diusung oleh Pemerintah saat ini. Seiring dengan hal tersebut, diharapkan APBMI berkomitmen mempercepat produktivitas dan layanan bongkar muat yang akan sangat mempengaruhi terciptanya biaya logistik yang efisien, disamping itu asosiasi juga harus bersinergi dengan operator pelabuhan yang dalam hal ini PT. PELINDO IV guna mewujudkan sinergi bisnis yang lebih harmonis antara BUMN dan swasta nasional. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Muswil.
(ls -Pelayaran)

Written by February 01 2018 1

MAKASSAR- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur kembali bekerjasama dengan Politeknik Ilmu Pelayara (PIP) Makassar dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah Nawa Cita yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya membuka kesempatan untuk bekerja di kapal dengan melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat bagi Masyarakat Kalimantan Timur.

Diklat yang akan dilaksanakan terdiri atas Basic Safety Training, Security Awareness Training, dan Advance Fire Fighting yang merupakan syarat minimal untuk dapat bekerja dikapal.

Pelaksanaan Diklat tersebut dialokasikan pemerintah melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang dalam DPA Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Tahun 2018.

Dalam MoU antara Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan PIP Makassar yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Januari 2018 di Makassar, disepakati bahwa kuota peserta diklat untuk Kalimantan Timur sebanyak 200 peserta yang akan di didik dan di latih secara GRATIS selama 10 (sepuluh) hari di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.

Adapun persyaratan dan formulir peserta yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat di downlowd pada link dibawah ini .........

Pendaftaran dapat segera dilakukan langsung di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda, CP. Muhammad Adi Brajamukti (085250011061) khusus jam kerja

( ls_Pelayaran)

Written by January 31 2018 0

Samarinda – Dalam rangka penegakan hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, maka dilaksanakan rapat lanjutan terkait penertiban simpatik terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK)/Taksi Online yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Selasa (30/01/2018). Pertemuan ini dipimpin oleh Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ Dishub. Prov. Kaltim dan dihadiri oleh Kepolisian Polda Kaltim, Polres Samarinda, Polres Balikpapan, Diskominfo Kaltim, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Dishub Balikpapan dan Dishub Samarinda.

Rapat koordinasi ini membahas rencana pelaksanaan penertiban simpatik yang akan dilaksanakan pada awal bulan Februari. Beberapa point penting dari hasil rapat koordinasi tersebut, yaitu :
1. Penertiban Simpatik dilaksanakan selama 1 bulan (tanggal 1 s/d 28 Februari 2018)
2. Anggota Tim Terpadu berasal dari Dishub. Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Polres, Diskominfo Kaltim, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara dan Dishub. Kab./Kota
3. Rencana pelaksanaan Penertiban Simpatik tahap awal akan dilakukan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan
4. Tarif batas atas dan batas bawah sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus
5. Kuota/jumlah kebutuhan kendaraan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 551.21/K.25/2018 tentang Penetapan Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan / Kuota Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Di Provinsi Kalimantan Timur.
(Cezz-LLAJ-30/1/2018)

Page 9 of 22

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



Pesan Masyarakat

...