Slider

Berita 179

Children categories

BERITA

BERITA 5

Kepala Bidang Pelayaran :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayaran dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  8. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayaran di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

View items...
Written by March 02 2018 0

SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Cq. Bidang Pelayaran sedang gencar melakukan evaluasi perusahaan pemilik izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan diantaranya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Evaluasi Izin Usaha ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2017 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban perusahaan pemilik izin usaha yang sudah tidak lagi aktif melakukan kegiatan usahanya. Mengingat kapasitas atau volume arus barang dan jumlah perusahaan harus seimbang, maka perlu dilakukan evaluasi oleh Pemberi Izin Usaha yang dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai instansi teknis, sehingga diharapkan tidak ada lagi perusahaan - perusahaan yang sudah tidak ada kegiatan namun masih terdaftar.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhungan RI Nomor PM.152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal serta PM. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bahwa pemilik izin usaha wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha. Pemilik izin usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatas dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Plh. Kepala Bidang Pelayaran Ahmad Maslihuddin, ST, M.Si dan kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran Hj. Ainah beserta staf melakukan evaluasi izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan, Selasa (27/02) di wilayah Samarinda. Tinjau lapangan dalam rangka evaluasi ini dilakukan secara random dan masih di agendakan hingga akhir Bulan Maret 2018.

(Ls-Pelayaran)

Written by February 21 2018 0

SAMARINDA – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : SK.569/AJ.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

 

Penertiban Simpatik tahap III ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dishub. Prov. Kaltim, Polres Samarinda dan Dishub. Kota Samarinda, dimana lokasi penertiban di area parkiran kantor UPT Bahasa Universitas Mulawarman Jl. Pulau Flores No. 01 Samarinda. Dalam operasi/penertiban ketiga ini dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kabid. LLAJ Dishub. Prov. Kaltim, Selasa (20/2/2018).

 

Pelaksanaan Penertiban Simpatik ini sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya tim terpadu selain menertibkan ASK/Taksi Online yang belum mempunyai izin juga melakukan sosialisasi seperti pemasangan stiker ASK, keur/uji berkala, SIM A Umum, STNK, Kartu Pengawasan (KP) ASK, kendaraan harus didaftarkan/bergabung dengan badan usaha dalam bentuk koperasi (sektor usaha Transportasi) atau perusahaan (kode KBLI 7710) dan prosedur pengurusan SIM A Umum serta keur/uji berkala.

 

Masukan kepada pengemudi ASK/Taksi Online yang disampaikan oleh H. Mahmud Samsul Hadi adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.

 

Dalam penertiban ini terjaring 12 (dua belas) kendaraan (Go-Car dan Grab-Car) yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan seperti tidak terpasangnya stiker ASK, belum melakukan keur, pengemudi tidak menggunakan SIM A Umum, tidak dilengkapi KP ASK dan kendaraan belum didaftarkan/bergabung dengan badan usaha. Kendaraan dan pengemudi yang melanggar ketentuan diberikan teguran tertulis dan diberikan sosialisasi terkait ketentuan PM 108 Tahun 2017 serta tata cara berlalu lintas di jalan.

(Cezz-LLAJ-SimpatikIII-20/2/2018)

Written by February 19 2018 0

Samarinda – Dalam rangka dimulainya pengoperasian Angkutan Sewa Khusus (ASK)/Taksi Online secara resmi di Kalimantan Timur, maka bersamaan dengan kegiatan Kaltim Summit III, dilaksanakan penempelan sticker secara simbolis pada kendaraan ASK yang telah resmi beroperasi.

Acara seremonial ini dilaksanakan pada Kamis (15/2/2018) di lokasi parkir pintu masuk Conventional Hall Samarinda dan dihadiri oleh Pjs. Walikota Samarinda, Pjs. Sekda Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Dishub Kota Samarinda, BPTD XVII Kaltimtara, Organda, PT. Jasa Raharja, perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat, media massa, ADO Kaltim dan PT. Bumi Jasa Utama.

Pemasangan secara simbolis sticker tersebut dilakukan oleh Gubernur Kaltim, H. Awang Faroek Ishak bersama Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong kepada 5 (lima) unit kendaraan roda empat milik PT. Bumi Jasa Utama yang beroperasi di wilayah Kota Balikpapan, dimana sebelumnya perusahaan tersebut telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Go-Car.

Provinsi Kaltim sendiri merupakan provinsi keempat di Indonesia yang sudah mengoperasikan secara resmi ASK/taksi online sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam acara launching ini Gubernur menyampaikan beberapa hal yaitu agar kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam kondisi yang prima serta agar pengemudi memperhatikan kualitas pelayanan terhadap penumpang. Diharapkan dengan launchingnya pengoperasian ASK/taksi online secara resmi ini akan berdampak positif, dimana akan menyusul kendaraan lain yang telah memenuhi izin sebagai angkutan online sampai kebutuhan kuota terpenuhi, serta tidak ada lagi gesekan antara angkutan konvensional dengan angkutan online, sehingga akan tercipta kondisi yang aman, selamat, tertib dan nyaman khususnya di wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya.
(Cezz-LLAJ-19/2/2018)

Written by February 08 2018 0

Samarinda – Dalam rangka menyamakan persepsi dan penanganan permasalahan terkait PKB di dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hasil pelaksanaan PKB di Kalimantan Timur, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan PKB se-Kalimantan Timur.

Rapat koordinasi dan konsolidasi dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda pada Rabu (7/2/2018) dimana pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kabid LLAJ Dishub. Prov. Kaltim, H. Mahmud Samsul Hadi dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan PKB yang profesional akan mendukung tercapainya salah satu pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011 – 2035 yaitu safer vehicle / kendaraan yang berkeselamatan, yang diharapkan akan terciptanya kondisi zero accident khususnya di Kalimantan Timur.” Demikian disampaikan Mahmud saat memimpin rakor tersebut.

Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat kondisi di beberapa daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur masih minim terkait sarana, prasarana dan SDM PKB, sehingga dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
1. Pembenahan dan peningkatan peralatan dan SDM.
2. Numpang Uji sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku :
a. Frekuensi : 2 kali uji (dikembalikan ke daerah asal/mutasi)
b. Mekanisme : bisa melalui media sosial dalam bentuk file pdf untuk
rekomendasi surat asli dan hasil uji dikirim ke daerah asal
3. Kalibrasi alat uji dilakukan oleh BPTD XVII Kaltimtara.
4. Dimensi kendaraan tidak sesuai data Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) akan ditolak tanpa ada toleransi.
5. Uji lokasi bisa dilaksanakan namun harus menggunakan alat uji (mobile).
6. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) perlu diaktifkan kembali.
7. Pelaksanaan PKB tetap sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dishub Prov. Kaltim akan memfasilitasi peningkatan SDM Diklat PKB di daerah Kabupaten / Kota
9. Akan dilakukan evaluasi per 6 (enam) bulan sekali.
(Cezz-LLAJ-8/2/2018)

Written by February 08 2018 0

Samarinda – Dalam rangka turut serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor transportasi darat khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) BPSDM Kemenhub RI pada Rabu (07/2/2018) mengadakan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur terkait Pola Pembibitan.

Bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Diknas Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim, BPKAD Setda. Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kaltim, BKD Kabupaten / Kota se-Kaltim serta Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim dan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong dengan nara sumber Ketua STTD, Suharto.

STTD sendiri merupakan perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan RI yang didirikan guna menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi Darat. Beberapa program studi diklat di STTD yang diselenggarakan bersifat vokasi (60 % praktek dan 40 % teori) adalah D-III LLAJ, D-III KA, D-IIILLASDP, D-II PKB dan D-IV Transportasi Darat.

Pada tahun 2018 Sistem Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) dilaksanakan dengan program studi diklat yang salah satunya melalui jalur pola pembibitan. dimana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS di daerah setelah lulus mengikuti tes yang dilaksanakan oleh BKN (TKD, TPA, Kesamaptaan, Kesehatan, Psikotest, Wawancara) dan akan dikirim untuk mengikuti pendidikan di STTD yang nantinya setelah lulus di STTD akan ditugaskan kembali ke masing – masing daerah.

Dalam sosialisasi ini Suharto menekankan beberapa hal, diantaranya yaitu agar Pemerintah Daerah segera mengajukan permohonan kerjasama dengan STTD terkait pola pembibitan, karena hal ini berpengaruh terhadap jumlah formasi ASN untuk daerah khususnya di Kalimantan Timur. Persetujuan pola pembibitan STTD pada tahun 2018 sudah disetujui oleh Kementerian PAN RB sejumlah 1.000 orang untuk formasi ASN seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi mengenai pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Kepelautan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bekerjasama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, dimana tujuan diadakannya diklat pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membuka peluang masyarakat Kaltim dari seluruh pelosok Kabupaten / Kota untuk dapat dididik dan dilatih sehingga memiliki kompetensi dasar minimal untuk dapat bekerja di kapal. Pelatihan sendiri diberikan secara GRATIS kepada 200 calon peserta didik untuk Kalimantan Timur, dan sertifikat yang nantinya dapat dimiliki dengan mengikuti diklat ini adalah Basic Safety Training, Security Awareness Training, dan Advance Fire Fighting.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan wujud hadirnya Pemerintah dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan implementasi kepedulian pemerintah Kalimantan Timur dalam mendidik calon-calon pelaut di Kalimantan Timur sebagaimana misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Kaltim yang berkualitas.
(Cezz & Ls-Diklat-7/2/18)

Page 6 of 20

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



Pesan Masyarakat

...