Slider

Berita 179

Children categories

BERITA

BERITA 5

Kepala Bidang Pelayaran :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayaran dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  8. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayaran di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

View items...
Written by July 20 2018 0

Samarinda – Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan Selasa kemarin, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bersama unsur terkait mulai melakukan Penegakan Hukum (Gakum) terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kota Samarinda, Kamis (19/07/2018).

Penegakan hukum ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, dimana Tim Terpadu terdiri dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Satpol PP Prov. Kaltim dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kegiatan Gakum ASK tersebut dilakukan di Jl. Untung Suropati, tepatnya di depan Bigmal Samarinda, yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap 12 unit kendaraan yang terdiri dari 11 unit Go-Car dan 1 unit Grab-Car. Hasil yang diperoleh yaitu :
1. ASK resmi : 3 kendaraan
2. ASK tidak resmi : 9 kendaraan

Dari 3 kendaraan ASK yang resmi terdapat 1 kendaraan yang tidak memasang stiker resmi dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, sehingga dilakukan teguran secara lisan.

Dari 9 kendaraan ASK yang tidak resmi didapatkan rincian pelanggaran sebagai berikut :
- Tilang STNK dan Ijin Operasi : 1 kendaraan
- Tilang SIM dan Ijin Operasi : 5 kendaraan
- Kendaraan melarikan diri/kabur : 3 kendaraan

Penegakan hukum ini kembali dilakukan oleh Tim Terpadu untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu hasil pemantauan di lapangan ditemukan bahwa pihak manajemen Go-Car maupun Grab-Car masih merekrut driver baru, hal ini terbukti dengan terjaringnya beberapa orang driver yang mengaku masih baru tergabung sebagai driver online.

Masukan dan arahan H. Mahmud Samsul Hadi kepada driver ASK/Taksi Online adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.
(Cezz-LLAJ-GakumIV-20/7/2018)

Written by July 19 2018 0

Samarinda – Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penegakan hukum terhadap ASK/taksi online berupa razia terpadu yang rencana dilaksanakan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, sehingga dalam rangka persiapan penegakan hukum Permenhub RI No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan rapat lanjutan terkait rencana penegakan hukum terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK)/Taksi Online yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Selasa (17/07/2018).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Mahmud Samsul Hadi selaku Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan dihadiri oleh Ditlantas Polda Kaltim, Polres Samarinda, Polres Balikpapan, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara, Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Angkasa Pura I Sepinggan Balikpapan.

Dalam rapat koordinasi ini dihasilkan beberapa poin penting sebagai berikut :
1. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan razia terpadu terhadap ASK/taksi online yang tidak resmi
2. Anggota Tim Terpadu berasal dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Polres, Satpol PP Kaltim, BPTD XVII Kaltimtara dan Dinas Perhubungan Kab./Kota
3. Rencana pelaksanaan Penertiban Simpatik tahap awal akan dilakukan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan
4. Akan dilakukan tindakan terhadap kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan dengan tilang dari pihak Kepolisian dan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan
(Cezz-LLAJ/17/72018)

Written by July 12 2018 4

Samarinda - Kementerian Perhubungan melalui Distrik Navigasi Kelas I Samarinda mengadakan sosialisasi Kepmenhub No. KP 722 tahun 2018 tentang penetapan alur, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di Pelabuhan Samarinda pada Rabu (11/07/2018) di Ball Room Lantai XVII Hotel Aston Samarinda.

Sebagai nara sumber yaitu Direktur Kenavigasian Dirjen Hubla, Sugeng dan Kepala Vessel Traffic Services (VTS) Disnav Kelas I Samarinda, Arif Wahyudi, serta Kepala Seksi Keselamatan KSOP Kelas II Samarinda, Capt. Masri Randabunga, dimana turut menghadiri sosialisasi tersebut Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayaran, Prakosa Priambodo beserta Kepala Seksi dan Staf Bidang Pelayaran.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan peta laut indonesia edisi terbaru nomor 158, 159, kedalaman minimal yang ditetapkan untuk alur pelayaran Pelabuhan Samarinda adalah 4,4 meter dengan panjang alur pelayaran 51,458 nautucal miles (NM) atau 95,3 km, dengan rata – rata pasang surut 1,6 meter.

Disosialisasikan juga mengenai tata cara berlalu lintas yang diatur dalam KP.722 tahun 2018 yang meliputi pemanduan, komunikasi / monitoring alur dengan VTS yang berfungsi seperti VTS (Vessel Traffic Service) di penerbangan, juga mengatur tata cara / proses kapal masuk / keluar (colreg 72), larangan (UKC 10% dari draft, kapal ikan untuk menangkap ikan di alur pelayaran), dimana ketentuan lebih lanjut terkait SOP pelaksanaannya oleh Kepala KSOP Pelabuhan Kelas II Samarinda. Pengawasan terhadap penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh Disnav sebagai pengawas sarana bantu navigasi pelayaran / SBNP dan pengukuran kedalaman alur pelayaran. KSOP sebagai pihak pengawas keamanan dan keselamatan pelayaran serta pemeliharaan alur-pelayaran.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semua stake holder pelayaran, khususnya di alur pelayaran pelabuhan Samarinda dapat terkoordinasi sehingga seluruh kegiatan pelayaran dapat terlaksana dengan aman.
(Wyn-Pel-Sos-11/07/2018)

Written by July 12 2018 0

Samarinda - Dalam kunjungan kerja ke Bandara APT. Pranoto Samarinda pada Minggu (08/07/2018), Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta PT. Angkasa Pura I untuk segera mengambil inisiatif secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Bandara APT. Pranoto Samarinda.

Pada Kunjungan Kerja tersebut Menteri Perhubungan didampingi Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Faik Fahmi dan disambut oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak serta Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Salman Lumoindong.

“Saya meminta AP1 bisa beroperasi lebih awal dari rencana yang telah ditetapkan, untuk itu saya minta Pemprov Kaltim dan AP1 duduk satu meja dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi Kaltim melakukan kajian hukum pengelolaan bandara ini”, demikian Budi Karya Sumadi menyampaikan harapannya.

(Sal-Rial-APT. Pra-AP1-11/07/2018)

Written by July 12 2018 0

Tenggarong – Dinas Perhubungan Prov. Kaltim bekerjasama dengan BPTD Wilayah XVII, Polresta Kukar dan Dinas Perhubungan Kab. Kukar melaksanakan kegiatan penegakan hukum pelanggaran ODOL kendaraan angkutan barang di wilayah Kab. Kutai Kartanegara yakni daerah Bukit Biru dan Jahab, Selasa, (10/07/2018).

ODOL merupakan kelebihan dimensi / ukuran dan kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan dan mewujudkan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya angkutan barang.

Salah satu ukuran kinerja angkutan barang di jalan, selain kecepatan dan ketetapan pelayanan terkait sarana angkutan yang digunakan, juga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pelayanan angkutan di jalan. Ketertiban dan kepatuhan dimaksud misalnya jumlah barang yang dimuat sesuai dengan Jumlah Berat yang di-Ijinkan (JBI) sebagaimana tertera pada Buku Uji (Keur), dan pengemudi mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dimensi dan daya angkut kendaraan, serta kelas jalan yang dilaluinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang, total sejumlah 72 unit dengan hasil sebagai berikut :
a. Daerah Bukit Biru Tenggarong (09 Juli 2018)
- Pemeriksaan 32 unit kendaraan angkutan barang
- Tilang sebanyak 12 unit kendaraan angkutan barang :
1. 10 unit kendaraan over loading
2. 2 unit kendaraan tidak lengkap surat kendaraan (tidak ada keur)
b. Daerah Jahab Tenggarong (10 Juli 2018)
- Pemeriksaan 40 unit kendaraan angkutan barang
- Tilang sebanyak 14 unit kendaraan angkutan barang :
1. 8 unit kendaraan over loading
2. 4 unit kendaraan tidak lengkap surat kendaraan (tidak ada keur)
3. 2 SIM tidak sesuai peruntukannya

(Cezz-LLAJ-GakumODOL-11/07/2018)

Page 3 of 20

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



Pesan Masyarakat

...