Slider

Rapat Dinas Perhubungan Provinsi kaltim bersama LPPNPI kementerian perhubungan udara Featured

Rate this item
(0 votes)

SAMARINDA, Rapat dinas perhubungan bersama LPPNPI (airnav) kementerian perhubungan udara  yang dibuka oleh Bapak Hafidz Lahiya selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. LPPNPI menerangkan bahwa di dalam RKA-P di Kementerian Perhubungan RI telah memberikan izin berinvestasidi Bandara Samarinda Baru tapi tidak mengarah ke profit. Sebagai bahan referensi di Bandara Samarinda Baru telah melaksanakan kerjasama sebelumnya dengan BUMN PT. Pertamina yang lebih mengarah ke profit, jadi ada perihal sewa-menyewa lahan dan perhitungan laba.

Menurut Biro Hukum jika Perum itu milik Pemerintah maka tidak dikenakan biaya namun jika BUMN maka dikenakan biaya, dibutuhkan contoh-contoh atau referensi di daerah lain mengenai MoU an'tara LPPNPI dengan daerah lain, dari acuan PP No.02 Tahun 2008 tentang BUMD. Menurut Kepala Kantor UPBU Temindung Samarinda, LPPNPI menerima asset full (sepenuhnya) karena pelayanan yang diberikan oleh LPPNPI bersifat Pelayanan Umum, sebagai bahan referensi yakni PP No. 11 Tahun 2015 (revisi). Untuk lebih lanjut saat sudah diserahterimakan Asset BSB dari Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Rl sebagai pelaksana maka MoU lebih detail akan dibuat antara UPBU dan LPPNPI (Airnav).

Plt. Kadishub menjelaskan bahwa telah terbit Surat Gubernur Kaltim kepada Menteri Perhubungan Republik lndonesia, Nomor : 553.3/1014/DISHUB.UDR/2016 Tanggal 17 Februari 2016, Perihal Penyerahan Lahan Pembangunan dan Pengembangan serta Penyelenggaraan Bandara Samarinda Baru, yang isinya bahwa pada prinsipnya Pemprov Kaltim tidak keberatan menyerahkan lahan asset BSB kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Berita & foto : Fikri Dishubprov kaltim)

Read 364916 times

476 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



Pesan Masyarakat

...