...
Custom Adv 1

Samarinda – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang perhubungan darat, maka salah satu cara yaitu dengan mengadakan kegiatan penanganan dan peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini menjadi bahasan utama dalam kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Selasa (24/04/2018).

Forum LLAJ ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Mahmud Samsul Hadi dan dihadiri oleh beberapa pihak dari beberapa instansi, yaitu Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim, Polda Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Dinas PUPR & Pera Prov. Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim, Dinas Perindagkop Prov. Kaltim, Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, Biro Perekonomian, Biro Infrastruktur, Biro Adbang, Biro Hukum, BPTD XVII Kemenhub, BPJN XII Kemen PUPR & Pera, Jasa Raharja Kaltim, Universitas Mulawarman, Polnes Samarinda, Organda Kaltim, LP2K Kaltim dan IMI Kaltim.

Rapat dalam Forum LLAJ menghasilkan beberapa kesepakatan dan point penting sebagai berikut :
1. Akan melaksanakan rapat terpadu terkait persiapan angkutan lebaran Tahun 2018 di Kantor Gubernur Kaltim yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018.
2. Akan melaksanakan ramp check kendaraan plus tes urine terhadap pengemudi.
3. Melakukan koordinasi dan penebangan pohon di pinggir jalan area Tahura (Bukit Soeharto) dalam rangka pencegahan / mengurangi kecelakaan lalu lintas.
4. PSC (Public Service Center) dari Dinas Kesehatan yang telah beroperasi di area Balikpapan agar dikembangkan / ditambah untuk di wilayah Samarinda, Kukar dan Bontang, sehingga akan menekan fatalitas dari korban laka lantas.
5. Membentuk tim kecil untuk menganalisa dan mengevaluasi terkait pasar tumpah (pasar malam) yang menggunakan badan jalan.
6. Melakukan uji petik terkait ODOL (Over Dimension Over Loading) khususnya angkutan batubara.
7. Dalam waktu dekat akan melaksanakan penertiban angkutan batu bara di Kabupaten Pasir oleh Tim Terpadu (Polri, Dishub, BPTD dan Satpol PP).
8. Pembenahan secara periodik terkait transportasi yang mendukung pariwisata di Kalimantan Timur.
9. Rencana pelaksanaan Forum LLAJ yang akan datang akan dilaksanakan di POLNES Samarinda.
(Cezz-ForumLLAJ-24/4/2018)


SAMARINDA – Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa serta silaturahmi khususnya di Lingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, maka dilaksanakan ceramah agama yang bertempat di musholla Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, dimana ceramah agama disampaikan oleh Ustadz H. Aspian Nurdin (Guru Atay) dengan materi Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kamis (19/04/2018).

 

Siraman rohani/ceramah agama ini rutin dilaksanakan di lingkungan Dishub. Prov. Kaltim, hal ini sangat berperan penting khususnya bagi ASN Dishub. Prov. Kaltim karena akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat khususnya di sektor transportasi.

 

Beberapa point penting yang disampaikan dalam ceramah agama dalam meraih/mendapatkan nilai penghambaan kepada Allah SWT adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu : perkokoh nilai agama, lepaskan ketergantungan di dunia yang berlebihan dan jangan mencari aib/kejelekan orang lain.

(Cezz-PHBI/19/04/2018)


SAMARINDA – Setelah beberapa waktu lalu dilakukan penempelan sticker secara simbolis pada kendaraan ASK/Taksi Online secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak pada tanggal 15 Februari 2018, maka pada hari ini dilanjutkan penempelan sticker secara simbolis oleh Pj. Sekda Prov. Kaltim, Hj. Meiliana didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong, Kamis (5/4/2018).

Acara seremonial ini dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dimana acara dihadiri oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Satpol PP Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, PT. Jasa Raharja, perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat, media massa, ADO Kaltim, Koperasi Serba Usaha Pusaka Borneo dan PT. Sarmulia Kencana Putraindo.

Pemasangan sticker secara simbolis dilakukan terhadap Koperasi Serba Usaha Pusaka Borneo dan PT. Sarmulia Kencana Putraindo yang bekerjasama dengan Aplikator Go-Jek yang khusus beroperasi di wilayah Kota Samarinda. Dalam acara tersebut Meiliana menyampaikan beberapa hal yaitu agar kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam kondisi yang prima, serta agar pengemudi memperhatikan kualitas pelayanan terhadap penumpang.
(Cezz-LLAJ-05/04/2018)


Samarinda (02/04), Dinas Perhubungan Prov. Kaltim akhirnya mengumumkan daftar nama calon peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018.

Terdapat sebanyak 200 orang calon peserta dan 98 orang peserta cadangan untuk wilayah Kalimantan Timur yang dipersiapkan untuk mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat ( Basic Safety Training, Advance Fire Fighting, dan Security Awarness Training) tahun 2018 di Makassar.

Seluruh calon peserta diharapkan untuk dapat mengikuti tes kesehatan (tes buta warna) oleh tim dokter dari Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis - Jumat, 12-13 April 2018
Pukul : 09.00 s.d 17.00 wita
Tempat : Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
Pakaian : bebas pantas

Proses penerimaan berkas calon peserta diklat sudah ditutup sejak tanggal 15 Maret 2018 dengan total calon peserta sebanyak 298 peserta dengan jumlah peserta inti 200 orang dan 98 orang peserta cadangan.

Diharapkan seluruh rangkaian proses mulai dari seleksi hingga pelaksanaan diklat dapat diikuti oleh seluruh calon peserta dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

Daftar nama calon peserta dan jadwal tes kesehatan dapat dilihat pada link dibawah ini :?

#LS_Pelayaran

 


Samarinda – Gabungan Driver Online roda 2 (dua) dari Gojek dan Grab se-Kota Samarinda pada Selasa (27/3/2018) mengadakan audiensi di Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Audensi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang LLAJ, H. Mahmud Samsul Hadi, serta turut dihadiri oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Manajemen Gojek dan Grab beserta perwakilan gabungan Driver Online roda 2 se-Kota Samarinda.

Audiensi ini menindaklanjuti press release gabungan Driver Online roda 2 dari Gojek dan Grab serta aksi secara nasional Driver Online se-Indonesia yang diadakan di hari yang sama termasuk di Kota Samarinda.

Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam audensi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menuntut pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab agar mengembalikan tarif seperti semula, dikarenakan tarif yang sekarang berlaku sangat merugikan para Driver Online, serta meminta kepada Pemerintah Daerah agar memanggil pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab untuk membicarakan mengenai kesepakatan tarif dasar antara kedua aplikator tersebut, dimana kesepakatan tersebut tidak sedikitpun merugikan para Driver Online di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.
2. Menuntut pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab membatasi penerimaan Driver Online di Kota Samarinda, dikarenakan semakin banyaknya Driver Online di Kota Samarinda menyebabkan semakin susahnya para Driver Online mendapat orderan.
3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda untuk segera mengeluarkan payung hukum terkait keberadaan Driver Online roda 2 (dua) di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, sehingga keberadaan Driver Online roda 2 (dua) resmi legalitasnya.

Setelah melakukan audiensi di Kantor Dishub Prov. Kaltim, para Driver Online roda 2 (dua) dari Gojek dan Grab di Kota Samarinda melanjutkan aksinya dengan tidak melayani / tidak beroperasi selama 1 (satu) hari sampai dengan pukul 24.00 Wita.
(Cezz-LLAJ-28/03/2018)


Kutai Kartanegara – Penyelengaraan Rakornis Perhubungan Tahun 2018 diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan mempergunakan Ruang Serbaguna Bappeda Kutai Kartanegara, kegiatan dilaksanakan pada Selasa (13/03/2018). Rakornis diawali dengan acara pembukaan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara pada hari sebelumnya, dengan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh H.Muhammad Sa’Bani sebagai Plh. Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kaltim .

Pada Pelaksanaan Rakornis Dinas perhubungan Kali ini mengambil tema “Terwujudnya Kerjasama Sektor Perhubungan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Daerah”. Tema ini diambil terkait banyaknya tempat tempat tujuan wisata di Kalimantan timur yang perlu dikembangkan dari segi sarana dan prasarana sehingga dapat menarik minat pengunjung dengan mudah, dengan harga murah serta menarik untuk dinikmati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari instansi vertikal perhubungan dari pusat, perwakilan Instansi / OPD terkait di Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dengan total jumlah peserta 300 orang. Narasumber sendiri yaitu Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI, Sugianto dan Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim, Drs. Syafruddin Pernyata serta sebagai Moderator, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong.

Kegiatan dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan ke Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jakarta yang telah berhasil menyelenggarakan pelayanan sektor transportasi secara online, yang nanti nya akan dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur.


Balikpapan – Dalam rangka penanganan longsor di Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Kaltim bersama Dinas Perhubungan Prov. Kaltim & stake holder pusat, provinsi dan kota, pada Jumat (16/3/2018) bertempat di Ruang Rapat Kantor Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kariangau Jl. Sultan Hasanudin Kariangau Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi membahas hal tersebut.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim, M. Sa'bani dan dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPDB Prov. Kaltim, Frederik Bid beserta jajarannya, Kepala UPTD Wilayah Selatan Dinas PU dan PERA Prov. Kaltim, Deny Wardana, Kepala Bidang Prasarana BAPPEDA Prov. Kaltim, Yusliando, Tim Dishub Prov. Kaltim, Kepala Seksi Transportasi ASDP BPTD XVII Kaltimtara, Wulang, Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPDB Balikpapan, Syuhada, Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kelurahan Kariangau.

Sejak bulan Oktober 2017 telah terjadi 3 (tiga) kali longsor pada punggung bukit di jalan masuk pelabuhan, dimana terdapat deretan bangunan kios pujasera di bawahnya. Longsoran terakhir terjadi pada tgl 27 Februari 2018 dan telah meratakan 4 unit kios.

Setelah observasi dilakukan langsung ke titik-titik lokasi, kesimpulan yang dihasilkan oleh stake holder adalah sebagai berikut :
1. Seluruh peserta rapat sepakat untuk penanganan longsor secepatnya dilakukan guna menghindari kerusakan yang lebih parah (siaga darurat / tanggap darurat bencana).
2. Kronologis kejadian yang menjadi pertimbangan adalah sejak terjadinya longsor pada tanggal 3 Oktober 2017, 12 Desember 2017 dan 27 Februari 2018.
3. Penanganan siaga bencana ini diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Prov. Kaltim TA. 2018 (sesuai Pergub Nomor 17 Tahun 2010) mengingat kriteria yang meliputi aspek teknis, psikis / sosial dan politis, yaitu peran vitalnya sebagai jalur transportasi penumpang, distribusi logistik di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
4. Untuk memenuhi ketentuan administrasi penggunaan BTT, sesuai Pergub di atas, Walikota Balikpapan mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana yang didasarkan pada Berita Acara kesimpulan rapat dan dokumen pendukung lain yg terkait.
5. Setelah mendapatkan surat pernyataan siaga darurat / tanggap darurat bencana dari Walikota Balikpapan, BPBD Prov. Kaltim membuat telaahan staf kepada Gubernur yang akan ditindaklanjuti setelahnya oleh Biro Hukum, BPKAD dan BAPPEDA Prov. Kaltim guna memproses penggunaan BTT.

(raj-cruise 19/3/2018)


Samarinda – Salah satu proses dalam pengurusan izin operasi ASK adalah pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang akan dioperasikan secara resmi sebagai ASK, dan dalam pelaksanaannya dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Untuk itu pada Kamis (8/3/2018) dilakukan kegiatan pengecekan fisik dan verifikasi terhadap sejumlah unit kendaraan di halaman kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda.

Pelaksanaan pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengambilan foto kendaraan, pengambilan foto pengemudi, pemeriksaan terhadap spesifikasi kendaraan dan kelengkapan kendaraan seperti SIM serta STNK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan terhadap 39 unit kendaraan yang direncanakan untuk melayani wilayah Kota Samarinda.

Hasil pelaksanaan cek fisik dan verifikasi yang telah dilakukan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar dalam mengeluarkan surat rekomendasi uji keur, perubahan sifat kendaraan dan data QnR Code pada stiker serta untuk kelengkapan administrasi perizinan operasi ASK.
(Cezz-LLAJ-ASK-8/3/2018)


SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Cq. Bidang Pelayaran sedang gencar melakukan evaluasi perusahaan pemilik izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan diantaranya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Evaluasi Izin Usaha ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2017 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban perusahaan pemilik izin usaha yang sudah tidak lagi aktif melakukan kegiatan usahanya. Mengingat kapasitas atau volume arus barang dan jumlah perusahaan harus seimbang, maka perlu dilakukan evaluasi oleh Pemberi Izin Usaha yang dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai instansi teknis, sehingga diharapkan tidak ada lagi perusahaan - perusahaan yang sudah tidak ada kegiatan namun masih terdaftar.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhungan RI Nomor PM.152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal serta PM. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bahwa pemilik izin usaha wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha. Pemilik izin usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatas dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Plh. Kepala Bidang Pelayaran Ahmad Maslihuddin, ST, M.Si dan kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran Hj. Ainah beserta staf melakukan evaluasi izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan, Selasa (27/02) di wilayah Samarinda. Tinjau lapangan dalam rangka evaluasi ini dilakukan secara random dan masih di agendakan hingga akhir Bulan Maret 2018.

(Ls-Pelayaran)


SAMARINDA – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : SK.569/AJ.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

 

Penertiban Simpatik tahap III ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dishub. Prov. Kaltim, Polres Samarinda dan Dishub. Kota Samarinda, dimana lokasi penertiban di area parkiran kantor UPT Bahasa Universitas Mulawarman Jl. Pulau Flores No. 01 Samarinda. Dalam operasi/penertiban ketiga ini dipimpin langsung oleh H. Mahmud Samsul Hadi selaku Kabid. LLAJ Dishub. Prov. Kaltim, Selasa (20/2/2018).

 

Pelaksanaan Penertiban Simpatik ini sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya tim terpadu selain menertibkan ASK/Taksi Online yang belum mempunyai izin juga melakukan sosialisasi seperti pemasangan stiker ASK, keur/uji berkala, SIM A Umum, STNK, Kartu Pengawasan (KP) ASK, kendaraan harus didaftarkan/bergabung dengan badan usaha dalam bentuk koperasi (sektor usaha Transportasi) atau perusahaan (kode KBLI 7710) dan prosedur pengurusan SIM A Umum serta keur/uji berkala.

 

Masukan kepada pengemudi ASK/Taksi Online yang disampaikan oleh H. Mahmud Samsul Hadi adalah agar para pengemudi ASK/Taksi Online segera mengurus segala perizinan yang terkait dengan ASK/Taksi Online dan agar tetap menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan serta yang terpenting para pengemudi dalam mengemudikan kendaraan harus dalam kondisi fit dan tidak terpengaruh oleh minuman keras/narkoba.

 

Dalam penertiban ini terjaring 12 (dua belas) kendaraan (Go-Car dan Grab-Car) yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan seperti tidak terpasangnya stiker ASK, belum melakukan keur, pengemudi tidak menggunakan SIM A Umum, tidak dilengkapi KP ASK dan kendaraan belum didaftarkan/bergabung dengan badan usaha. Kendaraan dan pengemudi yang melanggar ketentuan diberikan teguran tertulis dan diberikan sosialisasi terkait ketentuan PM 108 Tahun 2017 serta tata cara berlalu lintas di jalan.

(Cezz-LLAJ-SimpatikIII-20/2/2018)


Page 2 of 12

E-Aplikasi

 
 
 

Total Visitor

Today 135

Yesterday 346

Week 1680

Month 7111

All 120946

Currently are 57 guests and no members online

Dinas Perhubungan Kalimantan Timur

Perakiraan Cuaca

Samarinda Indonesia Showers, 24 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:11 am   |   Sunset: 6:16 pm
95%     11.3 km/h     1006.000 in
Forecast
Sat Low: 22 °C High: 29 °C
Sun Low: 23 °C High: 30 °C
Mon Low: 22 °C High: 28 °C
Tue Low: 22 °C High: 27 °C
Wed Low: 22 °C High: 27 °C
Thu Low: 23 °C High: 28 °C
Fri Low: 23 °C High: 28 °C
Sat Low: 23 °C High: 27 °C
Sun Low: 23 °C High: 25 °C
Mon Low: 22 °C High: 26 °C

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



JADWAL SHOLAT

Pesan Masyarakat

...