...
Custom Adv 1

Berau – Sehubungan dengan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat Prov. Kaltim Tahun 2017, Tim penilai pada Rabu (8/11/2017) berkesempatan melakukan kunjungan lapangan selama 2 (dua) hari di Kabupaten Berau untuk melakukan penilaian terkait WTN.

Selanjutnya, Kamis (9/11/2017) bertempat di ruang Rapat Kakaban Kantor Bupati Berau, Tim yang beranggotakan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, BPTD Kaltim Kementerian Perhubungan dan akademisi disambut baik oleh Wakil Bupati Berau, H. Agus Tantomo yang membuka dan memimpin langsung acara pemaparan laporan hasil kunjungan lapangan oleh Tim.

Dalam sambutannya beliau mengharapkan agar Tim Penilai WTN dapat memberikan acuan dan motivasi bagi Pemkab Berau khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan kinerja lalu lintas di wilayah perkotaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Berau.

Beberapa materi penilaian dari Penghargaan WTN di Kabupaten Berau adalah terkait dengan administrasi (perencanaan, pendanaan, lingkungan, SDM), kondisi sarana angkutan umum, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.
(Cezz-LLAJ-27/10)


JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Ini guna menutupi besarnya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyampaikan hal ini pada saat menjadi keynote speaker pada acara Infrafinance Conference, Indonesia Infrastructure Week 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (8/11).

Sugihardjo mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan satu dari 3 prioritas utama Kabinet Kerja. Dua prioritas lainnya yakni deregulasi dalam konteks kemudahan berbisnis dan capacity building.

Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur. Saat ini model pembiayaan infrastruktur sudah lebih kreatif, tidak hanya bertumpu pada APBN saja.

“Memang ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan target pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di bidang transportasi amat sangat ambisius,” sebut Sugihardjo.

Pertumbuhan sektor transportasi rata-rata di atas 7% per tahun, lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total, dan di tahun 2016 sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18% terhadap PDB. Ini memberikan gambaran bahwa, melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi berkembang dengan baik dan memberikan konstribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan anggaran pembangunan.

Lebih lanjut Sugihardjo menambahkan investasi di bidang transportasi baik infrastruktur, sarana maupun pelayanan sudah layak secara ekonomi dan finansial, karena pada prinsipnya transportasi itu adalah direct demand. Sehingga sudah dapat dilakukan kerja sama denga pihak BUMN atau swasta.

“Itu yang kita dorong. Kalau kita melakukan ini anggaran pemerintah yang terbatas dapat digunakan pada daerah terpencil, terluar dan perbatasan dimana swasta atau investor tidak akan masuk. Karenanya alaminahnya swasta mencari profit. Karenanya di daerah itu pemerintah yang hadir,” urai Sugihardjo.

Langkah-langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mengembangkan kerjasama pemerintah dengan swasta, meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek dan menengah antara lain dengan penguatan legalitas dengan merevisi regulasi terkait, meningkatkan transparansi informasi, menyusun Roadmap, menggunakan jasa pihak ketiga sebagai badan penyiapan dan memilih satu proyek percontohan untuk menjadi tolak ukur mekanisme pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan swasta yang terbaik.

Sedangkan untuk jangka panjang meliputi, pengembangan kapasitas investasi, membuat Investment Center yang terdiri dari tim ahli di bidang keuangan, kontrak, manajemen proyek, menyusun E-government PPP dan deregulasi peraturan.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran serta swasta dapat meningkat dan Kementerian Perhubungan sangat terbuka serta menyambut baik para investor dalam Pembangunan Indonesia khususnya di sektor transportasi,” tutup Sugihardjo. (HH/TH/BS/BI)


SAMARINDA - Penyelesaian pekerjaan pembangunan runway Bandara Samarinda Baru (APT. Pranoto) diprediksi dapat selesai tepat waktu dan diharapkan dapat dilakukan pemindahan operasional Bandara Temindung ke Bandara Samarinda Baru pada Tahun 2018. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Rabu (8/11/2017) dalam kegiatan monitoring rutin pekerjaan pembangunan landas pacu Bandara Samarinda Baru.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir rekan wartawan dari TVRI Kaltim untuk merekam secara langsung proses pengerjaan pembangunan landas pacu.

Dalam kunjungannya, Tim dari TVRI juga melihat isi dari gedung terminal bandara, apron dan papan nama bandara yang telah selesai dikerjakan.


Samarinda – Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan kinerja lalu lintas perkotaan di wilayah Kaltim, Pemprov. Kaltim melalui Dinas Perhubungan Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2017 di tingkat Provinsi.

WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kabupaten / kota yang mampu menata transportasi publik dan kinerja lalu lintas perkotaan dengan baik.

Pada tahun ini peserta WTN yang ikut berpartisipasi ada sebanyak 7 (tujuh) kabupaten / kota yang berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Penajam, Kutim dan Berau.

Anggota Tim Penilai WTN sendiri berasal dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kaltim Kementerian Perhubungan dan akademisi. Pelaksanaan kunjungan lapangan oleh Tim Penilai akan dilaksanakan selama 10 hari, dan telah dimulai sejak Senin (6/11/2017) di Kota Samarinda.

Beberapa materi penilaian dari Penghargaan WTN adalah terkait dengan administrasi (perencanaan, pendanaan, lingkungan, SDM), kondisi sarana angkutan umum, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat di tiap wilayah kabupaten / kota. Diharapkan dalam kegiatan WTN ini akan menjadi acuan dan motivasi bagi Pemkab / Pemkot khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan kinerja lalu lintas khususnya di wilayah perkotaan.
(Cezz-LLAJ-27/10)


SAMARINDA – Dengan terbitnya Permenhub RI No. PM 108 Tahun 2017 sebagai pengganti PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, maka Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mengambil sikap dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Jumat (3/11/2017) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong dan dihadiri oleh aparat Kepolisian, Dishub, Organda, ASITA, Kadin, HIPMI, YLKI, PT. Jasa Raharja, perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat.

Disampaikan 9 point aturan Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang dititikberatkan untuk dapat dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan, yaitu : argometer, tarif, Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT), wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti TNKB, BPKB dan peran aplikator.

Beberapa point penting yang dapat digarisbawahi dari sosialisasi ini yaitu:
1. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim secara berkelanjutan akan mensosialisasikan dan mengimplementasikan amanat Permenhub RI Nomor : PM 108 Tahun 2017 pada setiap masyarakat dan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi
2. Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan Uji KIR Keliling atau jemput bola dengan syarat uji secara berkelompok
3. Perwakilan pengusaha angkutan yang hadir dalam pertemuan siap untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin kondusifitas wilayah dan siap bersinergi dengan pemerintah.

 

(Cezz-LLAJ-27/10)


Samarinda – Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Selasa (31/10/2017) mengadakan sosialisasi Permenhub RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kegiatan dilangsungkan di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Ir. H. Salman Lumoindong, MM dan dihadiri oleh perwakilan perusahaan aplikasi (Manajemen GoCar, Grab dan Uber) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sosialisasi dan koordinasi ini menjadi pertemuan yang sangat penting mengingat dalam pertemuan ini membahas prosedur dan persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus (ASK) berbasis aplikasi. Beberapa point penting yang dihasilkan dari sosialisasi dan koordinasi tersebut yaitu :
1. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat harus mentaati ketentuan sesuai Permenhub RI No. PM. 108 Tahun 2017 dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan yaitu 1 November 2017
2. Perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam hal ini Angkutan Sewa Khusus (ASK) / Online dapat diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim
3. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat (Grab-Car, Go-Car dan Uber-Car) bersedia untuk menghentikan kendaraan yang beroperasi sejak tanggal 1 November 2017 bagi kendaraan yang belum mempunyai izin
(Cezz-LLAJ-27/10)


Untuk mendukung percepatan kegiatan proyek pembangunan jalan pendekat Jembatan Mahakam IV di sisi Samarinda Kota untuk pekerjaan pier 3, pier 4, pier 5 dan pier 6, telah dilakukan rapat koordinasi manajemen dan rekayasa lalu lintas rencana closed traffic di Jl. Slamet Riyadi (jalur arah Balikpapan) dilaksanakan di ruang rapat Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim, dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polres Samarinda, Biro Infrastruktur & Sumber Daya, Kontraktor Pelaksana, Manajemen Konstruksi dan Konsultan, Jumat (20/10/2017).

Rapat koordinasi menghasilkan beberapa kesepakatan untuk mengatasi/mengurangi dampak kemacetan lalu lintas yang diakibatkan dari pekerjaan tersebut yaitu :

1. Closed traffic Jl. Slamet Riyadi (jalur arah Balikpapan) dilaksanakan selama sekitar 3 minggu dimulai pada tanggal 26 Oktober 2017;
2. Contra flow menggunakan sebagian Jl. Slamet Riyadi (jalur arah kota), menjadi 1 jalur, 2 arah, 3 lajur (2 lajur arah Balikpapan dan 1 lajur arah kota);
3. Untuk mengatur lalu lintas akan ditempatkan petugas dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan serta dipasang kelengkapan fasilitas keselamatan jalan;
4. Pembuatan baliho dan sosialisasi di media cetak maupun media sosial.

Dari pemantauan dilapangan oleh Dishub. Prov. Kaltim setelah diberlakukannya Closed traffic selama 3 hari pelaksanaan yaitu :

1. Bottleneck di Jl. Slamet Riyadi akibat diberlakukannya contra flow di perkirakan sepanjang 100 meter (depan area wall climbing);
2. Contra flow yang diberlakukan pada saat ini adalah 1 jalur, 2 arah dan 2 lajur (1 lajur arah Balikpapan dan 1 lajur arah kota);
3. Peak hour traffic terjadi di pagi hari pukul 07.00-08.00 Wita dan siang pukul 11.00 – 12.00 Wita rata-rata kemacetan bisa mencapai 500 m – 750 m sedangkan pada sore hari pukul 17.00 – 18.00 Wita kemacetan menuju Balikpapan bisa mencapai 1 km
4. Tundaan lalu lintas ini memperpanjang waktu perjalanan lebih lama sekitar 15 menit – 45 menit dari waktu normal;

Sehubungan dengan kondisi tersebut selama diberlakukannya Closed traffic di Jalan Slamet Riyadi, Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM menghimbau kepada pengguna jalan agar menghindari melalui ruas Jl. Slamet Riyadi dan diharapkan dapat menggunakan ruas jalan alternatif lain misalnya melalui Jembatan Mahulu.

(Cezz-LLAJ-28/10)


Samarinda - UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda yang berada di bawah pembinaan langsung Dishub Prov. Kaltim telah melaksanakan Audit Eksternal Mutu Lembaga Kepelautan secara berkesinambungan sejak tahun 2008 dengan teknis pelaksanaan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun.

Audit Eksternal ISO yang dilaksanakan oleh ITCC International ini adalah peningkatan grade ISO Mutu Lembaga dari 9001 - 2008 menjadi ISO 9001 - 2015 yang harus diaplikasikan Lembaga Diklat Kepelautan paling lambat tahun 2018.

Pelaksanaan Audit Eksternal Mutu Lembaga Diklat Kepelautan tahun ini dilakukan oleh ITCC International (Badan Sertifikasi Mutu Lembaga bertaraf Internasional) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25 s/d 27 Oktober 2017 dilaksanakan dengan peninjauan langsung di Kampus dan Laboratorium UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda yang berlokasi di Jln. Batu Cermin Sempaja Samarinda.

Materi Audit ISO 9001 - 2015 oleh ITCC International mencakup semua program kerja yang berhubungan dengan TUPOKSI (Tugas Pokok & Fungsi) Lembaga Diklat Kepelautan yakni : Isu-isu yang sedang terjadi pada UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda yang berhubungan dengan kurikulum, sarpras, PCTB/penerimaan calon taruna baru, pengelolaan laboratorium / bengkel, perpustakaan dan BK.

Peserta audit ISO ITCC International ini adalah seluruh personil (pengelola manajemen & guru, baik PNS maupun Non PNS) yang menjadi penanggung jawab dalam menangani segala isu yang terjadi pada Lembaga Diklat Kepelautan UPTD SMKN Pelayaran, yakni : Ka. UPTD, Kasubbag TU, Ka. Adm.Pendidikan & Pengajaran, Ka. Adm. Ketarunaan & Pelatihan, Ka. Jurusan Nautika & Teknika, Pengelola Perpustakaan, Laboratorium / Bengkel dan Guru BK.

Audit ISO ITCC International dilaksanakan dengan melakukan tinjau administrasi (manual books dan prosedur pelaksaan mutu serta instruksi kerja) yang disinkronkan dengan pelaksanaan di lapangan, apabila terdapat ketidaksesuaian antara rekaman mutu (bukti administrasi tertulis) dengan apa yang tertulis dalam manual book, prosedur mutu dan instruksi kerja, maka akan dilakukan tindakan perbaikan dengan prinsip : "tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis".

Point-poin hasil pelaksanaan Audit Eksternal ISO ITCC International :
1. Walaupun terdapat temuan pada masing-masing Bagian/Seksi, tetapi temuan tersebut masih bersifat observasi, bukan temuan yang bersifat minor atau mayor.
2. Melatih personil UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda untuk selalu siap dalam melakukan "Corrective Action" (tindakan perbaikan)
3. Mempersiapkan seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan mutu lembaga untuk terus berinovasi dan mampu mengestimasi (memperkirakan) segala program kerja yang masih terkendala dengan menginventarisir apa penyebab kendala itu terjadi dan bagaimana memecahkan masalahnya. Jika kendala tersebut tidak ditindaklanjuti, maka diharapkan seluruh personil mampu menjadi pengawal mutu lembaga dengan melakukan pengawasan silang (saling kontrol untuk kemajuan bersama).

Kontribusi hasil Audit ISO ITCC International pada UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda terhadap masyarakat pengguna jasa Lemdik adalah :
1. Sebagai acuan bagi masyarakat pengguna jasa Lemdik (Taruna) yang mengikuti pendidikan & pelatihan berstandar Internasional.
2. Sebagai jaminan bagi stakeholders (pemakai output Lemdik) seperti Perusahaan Pelayaran Nasional & Internasional serta Lembaga Pemerintah & Swasta yang bergerak di Bidang Kepelautan.
3. Secara tidak langsung UPTD SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda menjadi ujung tombak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi angka pengangguran melalui Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang mampu mencetak SDM Pelaut bertaraf Internasional di wilayah Kalimantan.


FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda – Penanganan dan peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di wilayah Kalimantan Timur menjadi bahasan utama dalam Forum LLAJ di kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Jumat (27/10/2017).
Forum dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Ir. H. Salman Lumoindong, MM dan dihadiri oleh unsur Sekretariat Daerah, Polda, Dishub, Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Bappeda, BPTD, Disperindagkop, Dinas Kesehatan, Organda, PT. Angkasa Pura, Otoritas Bandara, PT. Jasa Raharja, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, LP2K, IMI, dan KPPU.
Diskusi dan koordinasi dalam Forum LLAJ di ruang rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim menjadi pertemuan yang sangat penting mengingat dalam pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pelayanan bidang LLAJ di wilayah Kaltim, beberapa point penting dari hasil forum adalah sebagai berikut :
1. Agenda Forum LLAJ selanjutnya akan dilaksanakan di Kota Balikpapan pada bulan November 2017
2. Dengan terbitnya Permenhub RI Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pengganti Permenhub RI Nomor 26 Tahun 2017, maka dalam waktu dekat Dishub. Prov. Kaltim akan melaksanakan sosialisasi
3. Dibutuhkan adanya pelayanan angkutan pemandu moda yang melayani Bandara SAMS (Sepinggan Balikpapan) – Samarinda dengan menggunakan armada bus yang sesuai dengan spektek dan kriteria yang ditentukan
4. Peningkatan fasilitas keselamatan untuk ruas jalan di wilayah Kalimantan Timur.
(Cezz-LLAJ-27/10)


Page 3 of 9

E-Aplikasi

 
 
 

Total Visitor

Today 143

Yesterday 147

Week 143

Month 3749

All 82356

Currently are 53 guests and no members online

Dinas Perhubungan Kalimantan Timur

Perakiraan Cuaca

Samarinda Indonesia Cloudy, 25 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:19 am   |   Sunset: 6:28 pm
99%     6.4 km/h     1005.000 in
Forecast
Mon Low: 22 °C High: 28 °C
Tue Low: 23 °C High: 28 °C
Wed Low: 23 °C High: 29 °C
Thu Low: 23 °C High: 30 °C
Fri Low: 23 °C High: 30 °C
Sat Low: 23 °C High: 28 °C
Sun Low: 22 °C High: 29 °C
Mon Low: 23 °C High: 30 °C
Tue Low: 23 °C High: 31 °C
Wed Low: 24 °C High: 27 °C

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



JADWAL SHOLAT

Pesan Masyarakat

...