...
Custom Adv 1

Berita 156

Children categories

BERITA

BERITA 5

Kepala Bidang Pelayaran :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayaran dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  7. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  8. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
  9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayaran di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

View items...
Written by March 29 2018 0

Samarinda – Gabungan Driver Online roda 2 (dua) dari Gojek dan Grab se-Kota Samarinda pada Selasa (27/3/2018) mengadakan audiensi di Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Audensi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang LLAJ, H. Mahmud Samsul Hadi, serta turut dihadiri oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Manajemen Gojek dan Grab beserta perwakilan gabungan Driver Online roda 2 se-Kota Samarinda.

Audiensi ini menindaklanjuti press release gabungan Driver Online roda 2 dari Gojek dan Grab serta aksi secara nasional Driver Online se-Indonesia yang diadakan di hari yang sama termasuk di Kota Samarinda.

Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam audensi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menuntut pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab agar mengembalikan tarif seperti semula, dikarenakan tarif yang sekarang berlaku sangat merugikan para Driver Online, serta meminta kepada Pemerintah Daerah agar memanggil pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab untuk membicarakan mengenai kesepakatan tarif dasar antara kedua aplikator tersebut, dimana kesepakatan tersebut tidak sedikitpun merugikan para Driver Online di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.
2. Menuntut pihak Manajemen Aplikator Gojek dan Grab membatasi penerimaan Driver Online di Kota Samarinda, dikarenakan semakin banyaknya Driver Online di Kota Samarinda menyebabkan semakin susahnya para Driver Online mendapat orderan.
3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda untuk segera mengeluarkan payung hukum terkait keberadaan Driver Online roda 2 (dua) di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, sehingga keberadaan Driver Online roda 2 (dua) resmi legalitasnya.

Setelah melakukan audiensi di Kantor Dishub Prov. Kaltim, para Driver Online roda 2 (dua) dari Gojek dan Grab di Kota Samarinda melanjutkan aksinya dengan tidak melayani / tidak beroperasi selama 1 (satu) hari sampai dengan pukul 24.00 Wita.
(Cezz-LLAJ-28/03/2018)

Written by March 19 2018 0

Kutai Kartanegara – Penyelengaraan Rakornis Perhubungan Tahun 2018 diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan mempergunakan Ruang Serbaguna Bappeda Kutai Kartanegara, kegiatan dilaksanakan pada Selasa (13/03/2018). Rakornis diawali dengan acara pembukaan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara pada hari sebelumnya, dengan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh H.Muhammad Sa’Bani sebagai Plh. Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kaltim .

Pada Pelaksanaan Rakornis Dinas perhubungan Kali ini mengambil tema “Terwujudnya Kerjasama Sektor Perhubungan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Daerah”. Tema ini diambil terkait banyaknya tempat tempat tujuan wisata di Kalimantan timur yang perlu dikembangkan dari segi sarana dan prasarana sehingga dapat menarik minat pengunjung dengan mudah, dengan harga murah serta menarik untuk dinikmati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari instansi vertikal perhubungan dari pusat, perwakilan Instansi / OPD terkait di Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dengan total jumlah peserta 300 orang. Narasumber sendiri yaitu Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI, Sugianto dan Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim, Drs. Syafruddin Pernyata serta sebagai Moderator, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, H. Salman Lumoindong.

Kegiatan dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan ke Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jakarta yang telah berhasil menyelenggarakan pelayanan sektor transportasi secara online, yang nanti nya akan dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur.

Written by March 19 2018 0

Balikpapan – Dalam rangka penanganan longsor di Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Kaltim bersama Dinas Perhubungan Prov. Kaltim & stake holder pusat, provinsi dan kota, pada Jumat (16/3/2018) bertempat di Ruang Rapat Kantor Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kariangau Jl. Sultan Hasanudin Kariangau Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi membahas hal tersebut.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim, M. Sa'bani dan dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPDB Prov. Kaltim, Frederik Bid beserta jajarannya, Kepala UPTD Wilayah Selatan Dinas PU dan PERA Prov. Kaltim, Deny Wardana, Kepala Bidang Prasarana BAPPEDA Prov. Kaltim, Yusliando, Tim Dishub Prov. Kaltim, Kepala Seksi Transportasi ASDP BPTD XVII Kaltimtara, Wulang, Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPDB Balikpapan, Syuhada, Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kelurahan Kariangau.

Sejak bulan Oktober 2017 telah terjadi 3 (tiga) kali longsor pada punggung bukit di jalan masuk pelabuhan, dimana terdapat deretan bangunan kios pujasera di bawahnya. Longsoran terakhir terjadi pada tgl 27 Februari 2018 dan telah meratakan 4 unit kios.

Setelah observasi dilakukan langsung ke titik-titik lokasi, kesimpulan yang dihasilkan oleh stake holder adalah sebagai berikut :
1. Seluruh peserta rapat sepakat untuk penanganan longsor secepatnya dilakukan guna menghindari kerusakan yang lebih parah (siaga darurat / tanggap darurat bencana).
2. Kronologis kejadian yang menjadi pertimbangan adalah sejak terjadinya longsor pada tanggal 3 Oktober 2017, 12 Desember 2017 dan 27 Februari 2018.
3. Penanganan siaga bencana ini diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Prov. Kaltim TA. 2018 (sesuai Pergub Nomor 17 Tahun 2010) mengingat kriteria yang meliputi aspek teknis, psikis / sosial dan politis, yaitu peran vitalnya sebagai jalur transportasi penumpang, distribusi logistik di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
4. Untuk memenuhi ketentuan administrasi penggunaan BTT, sesuai Pergub di atas, Walikota Balikpapan mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana yang didasarkan pada Berita Acara kesimpulan rapat dan dokumen pendukung lain yg terkait.
5. Setelah mendapatkan surat pernyataan siaga darurat / tanggap darurat bencana dari Walikota Balikpapan, BPBD Prov. Kaltim membuat telaahan staf kepada Gubernur yang akan ditindaklanjuti setelahnya oleh Biro Hukum, BPKAD dan BAPPEDA Prov. Kaltim guna memproses penggunaan BTT.

(raj-cruise 19/3/2018)

Written by March 19 2018 0

Samarinda – Salah satu proses dalam pengurusan izin operasi ASK adalah pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang akan dioperasikan secara resmi sebagai ASK, dan dalam pelaksanaannya dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Untuk itu pada Kamis (8/3/2018) dilakukan kegiatan pengecekan fisik dan verifikasi terhadap sejumlah unit kendaraan di halaman kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda.

Pelaksanaan pengecekan fisik dan verifikasi kendaraan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengambilan foto kendaraan, pengambilan foto pengemudi, pemeriksaan terhadap spesifikasi kendaraan dan kelengkapan kendaraan seperti SIM serta STNK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan terhadap 39 unit kendaraan yang direncanakan untuk melayani wilayah Kota Samarinda.

Hasil pelaksanaan cek fisik dan verifikasi yang telah dilakukan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar dalam mengeluarkan surat rekomendasi uji keur, perubahan sifat kendaraan dan data QnR Code pada stiker serta untuk kelengkapan administrasi perizinan operasi ASK.
(Cezz-LLAJ-ASK-8/3/2018)

Written by March 02 2018 0

SAMARINDA - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Cq. Bidang Pelayaran sedang gencar melakukan evaluasi perusahaan pemilik izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan diantaranya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Evaluasi Izin Usaha ini sudah dilaksanakan sejak Desember 2017 yang lalu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban perusahaan pemilik izin usaha yang sudah tidak lagi aktif melakukan kegiatan usahanya. Mengingat kapasitas atau volume arus barang dan jumlah perusahaan harus seimbang, maka perlu dilakukan evaluasi oleh Pemberi Izin Usaha yang dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai instansi teknis, sehingga diharapkan tidak ada lagi perusahaan - perusahaan yang sudah tidak ada kegiatan namun masih terdaftar.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhungan RI Nomor PM.152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal serta PM. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bahwa pemilik izin usaha wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha. Pemilik izin usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatas dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Plh. Kepala Bidang Pelayaran Ahmad Maslihuddin, ST, M.Si dan kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran Hj. Ainah beserta staf melakukan evaluasi izin usaha angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan, Selasa (27/02) di wilayah Samarinda. Tinjau lapangan dalam rangka evaluasi ini dilakukan secara random dan masih di agendakan hingga akhir Bulan Maret 2018.

(Ls-Pelayaran)

Page 3 of 18

E-Aplikasi

 
 
 

Total Visitor

Today 64

Yesterday 282

Week 64

Month 5495

All 119330

Currently are 54 guests and no members online

Dinas Perhubungan Kalimantan Timur

Perakiraan Cuaca

Samarinda Indonesia Thunderstorms, 30 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:10 am   |   Sunset: 6:15 pm
70%     11.3 km/h     1006.000 in
Forecast
Mon Low: 23 °C High: 30 °C
Tue Low: 23 °C High: 29 °C
Wed Low: 23 °C High: 30 °C
Thu Low: 23 °C High: 29 °C
Fri Low: 23 °C High: 30 °C
Sat Low: 23 °C High: 28 °C
Sun Low: 23 °C High: 30 °C
Mon Low: 23 °C High: 29 °C
Tue Low: 23 °C High: 27 °C
Wed Low: 23 °C High: 26 °C

About Us

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Silahkan masukan email Anda untuk mendapatkan Informasi terbaru dari kami.



JADWAL SHOLAT

Pesan Masyarakat

...